Pikiran Rakyat
USD Jual 14.393,00 Beli 14.093,00 | Umumnya cerah, 17.3 ° C

Sempat Terhenti, Kasus Penipuan KTP Palsu Ditindaklanjuti

Satrya Graha

BANDUNG, (PR).- Setelah setahun, kasus penipuan menggunakan KTP fiktif kembali ditindaklanjuti Polda Jabar. Pelapor atas nama Dedi Nugraha berharap para tersangka diadili sesuai aturan yang berlaku.

Kuasa hukum Dedi, Wenda S. Aluwi mengapresiasi langkah Polda Jabar. Dia berharap, hal itu menjadi momentum bagi kliennya untuk mendapat keadilan. Dalam kasus itu, kliennya melaporkan kasus pemalsuan KTP yang dipakai untuk membuat akta pendirian perusahaan. 

”Klien kami melapor ke Direskrimum Polda Jabar di awal tahun 2018. Setelah terhenti hampir setahun, kasus ini dilanjutkan lagi. Terima kasih,” kata Wenda di di Bandung, Rabu 5 Desember 2018.

Dia menjelaskan, kasus itu berawal saat Dedi hendak menjual sebidang tanah untuk pabrik di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, pada 2015 lalu. Calon pembelinya adalah seorang pengusaha bidang ekspor-impor berinisial LGH.

Keduanya menyepakati jual beli dengan pola pembayaran menggunakan 11 cek. Namun, ternyata hanya 1 cek yang bisa dicarikan. Hal itu membuat keduanya bermasalah karena harga tanah yang disepakati tidak mampu dilunasi LGH. 

Dedi lalu mengembalikan uang yang pernah dibayar LGH. Namun, kantor perusahaan Dedi malah digerebek Bea Cukai Semarang karena diduga memasukkan barang impor ilegal.

Usut punya usut, lokasi itu telah diajukan Permohonan Perizinan atas nama perusahaan yang diduga fiktif karena memakai dokumen pribadi berupa KTP palsu. Diduga pemalsuan dilakukan oleh LGH.

Setelah melaporkan ke Polda Jabar, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 26 saksi. Polisi kemudian menetapkan pria berinisial ZM dan LGH sebagai tersangka dengan status daftar pencarian orang. Tapi, dalam perjalanan kasus itu, penyidik meng-SP3-kan tersangka LGH karena tidak cukup bukti. 

”Padahal, melalui surat B/255/III/2018/Ditreskrimum Polda Jabar tanggal 20 Maret 2018, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, telah diperiksa 26 saksi dan menetapkan tersangka terhadap ZM. ZM-lah yang menyerahkan KTP palsu kepada notaris guna menerangkan identitas direktur dan komisaris PT SMG untuk membuat akta pendirian PT SMG,” ujar Wenda. 

Melalui surat B/259/III/2018, setelah melakukan pemeriksaan saksi, status LGH dinaikkan sebagai tersangka karena patut diduga menyuruh melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.

”Setelah saya dan klien saya mengadukan lagi kasus ini, Polda Jabar kembali mendalami dan me­nindaklanjuti. Kini, tersangka sudah di kejaksaan, menunggu proses sidang. Atas perhatian dari pengaduan klien kami, saya ucapkan terimakasih dan apreasi tinggi kepada Polda Jabar, Direskrimum Polda Jabar, serta penyidik atas profesionalisme dan pelayanan  terhadap masyarakat pencari keadilan,” katanya.***

 

Bagikan: