Pikiran Rakyat
USD Jual 14.240,00 Beli 13.940,00 | Sedikit awan, 23.6 ° C

Minimarket Menjamur, Pemkab Bandung Barat Siasati dengan Desa Mart

Cecep Wijaya Sari
WARGA berbelanja di salah satu mini market di Jalan Kolonel Masturi, Desa Jambudipa, Kecamatan CIsarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu, 25 Februari 2018 lalu.*
WARGA berbelanja di salah satu mini market di Jalan Kolonel Masturi, Desa Jambudipa, Kecamatan CIsarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu, 25 Februari 2018 lalu.*

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mewacanakan untuk membangun Desa Mart (minimarket desa) di 165 desa. Hal ini untuk menyiasati pertumbuhan minimarket yang menjamur, tetapi banyak yang tidak berizin.

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengungkapkan, Desa Mart rencananya akan dibangun pada 2020 di setiap desa. Pengelolaannya bisa dilakukan oleh badan usaha milik desa. "Nanti kami siapkan anggaran pembangunan toko beserta belanja awal barang-barangnya," ujar Umbara, Rabu 21 November 2018.

Menurut Umbara, keberadaan minimarket sejauh ini memang membantu kebutuhan masyarakat. Namun, banyaknya minimarket tak berizin menyebabkan kontribusi terhadap pemerintah daerah  dan perekonomian masyarakat nihil.

Jika dibangun Desa Mart, keuntungan dari minimarket tersebut juga bisa dirasakan masyarakat. "Berbeda dengan minimarket yang ada sekarang, pemiliknya kebanyakan dari luar daerah. Jadi, masyarakat tidak mendapatkan apa-apa," katanya.

Umbara juga meminta agar aparat desa turut mengawasi pembangunan minimarket di desanya. Jika aturan tak ditempuh, pembangunan minimarket harus dicegah. Sebab, hal itu bisa mematikan keberadaan pasar tradisional.

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, dari 318 toko modern atau minimarket, hanya 40 di antaranya yang telah mengantongi izin. Jumlah itu terhitung sejak 11 tahun pemekaran Bandung Barat dari Kabupaten Bandung.

Pelaksana Tugas Kepala Disperindag Kabupaten Bandung Barat, Maman Sulaiman mengungkapkan, ratusan minimarket yang belum mengantongi izin hanya berpegang pada izin gangguan (HO). "Padahal, harus ada beberapa mekanisme yang ditempuh, di antaranya kajian peruntukan dari Bappeda, kajian amdal dari Dinas Lingkungan Hidup, dan kajian lalu lintas dari Dinas Perhubungan," katanya.

Menurut Maman, keberadaan minimarket sejauh ini memang menjadi dilema. Di satu sisi, keberadaannya dibutuhkan masyarakat, tetapi jika aturan tak ditempuh, bisa mematikan pasar tradisional.

Berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, lokasi pasar modern harus berjarak 1.000 meter dari pasar tradisional. Namun faktanya, banyak yang mengabaikan peraturan tersebut.

"Harus diakui, memang dari jumlah minimarket yang ada, masih banyak yang belum memiliki izin usaha. Ke depan, ini akan kami tertibkan," ujarnya.***

Bagikan: