Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Langit umumnya cerah, 19.4 ° C

Mantan Bupati Bandung Barat Abubakar Dituntut Delapan Tahun Penjara

MANTAN Bupati Bandung Barat Abubakar (dari kanan), mantan Kadisperindag KBB Weti Lembanawati, dan mantan Kepala Bapelitbangda KBB Adiyoto mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada lanjutan perkara suap dana kampanye yang melibatkan pejabat di KBB, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Senin, 5 November 2018. JPU menuntut delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp 400 juta subsider 4 bulan penjara kepada Abubakar. Serta 7 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Weti, dan hukuman selama 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan pada Adiyoto.*
MANTAN Bupati Bandung Barat Abubakar (dari kanan), mantan Kadisperindag KBB Weti Lembanawati, dan mantan Kepala Bapelitbangda KBB Adiyoto mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada lanjutan perkara suap dana kampanye yang melibatkan pejabat di KBB, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Senin, 5 November 2018. JPU menuntut delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp 400 juta subsider 4 bulan penjara kepada Abubakar. Serta 7 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Weti, dan hukuman selama 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan pada Adiyoto.*

BANDUNG, (PR).- Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Bupati Kabupaten Bandung Barat Abubakar dengan hukuman penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp400 juta.

"Abubakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar salah satu jaksa, Budi Nugraha, saat membacakan tuntutannya, di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 5 November 2018, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Jaksa juga menuntut Abubakar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 601 juta. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa.

"Seluruh harta benda dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara enam bulan," kata dia.

Jaksa juga menuntut pencabutan hak untuk memilih dan dipilih selama tiga tahun sejak keputusan dinyatakan inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Tuntutan bukan hanya ditujukan kepada Abubakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo, dituntut hukuman penjara masing-masing selama tujuh dan enam tahun serta denda Rp200 juta.

Usai membacakan tuntutan, sidang dengan agenda pembelaan atau pledoi ditunda hingga tiga minggu ke depan. Penundaan ini berdasarkan permintaan kuasa hukum Abubakar serta majelis hakim.

"Persidangan ditunda hingga Senin tanggal 26 November untuk pembacaan pledoi," kata hakim Fuad Muhammadi.

Usai mendengar tuntutan tersebut, Abubakar yang akan keluar ruangan tidak memberikan banyak keterangan.

"Nanti akan dikoordinasikan dulu," katanya.

Sebelumnya diketahui, KPK pada Rabu, 11 April 2018 mengumumkan Abu Bakar bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018.

Diduga sebagai penerima, yakni Bupati Bandung Barat Abu Bakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo.

Sedangkan diduga sebagai pemberi yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat.

Diduga, Bupati Bandung Barat meminta uang ke sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat 2018-2023.***

Bagikan: