Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Sedikit awan, 21.8 ° C

Awal Musim Hujan, Air PDAM Tirtawening Kota Bandung Tercemar Kotoran Sapi

Yusuf Wijanarko

BANDUNG, (PR).- Carut-marutnya pengawasan Kawasan Bandung Utara (KBU) berdampak kepada penurunan fungsi ekologisnya. Salah satu di antaranya adalah kualitas sumber air baku yang diterima PDAM Tirtawening Kota Bandung.

Selain Situ Cileunca di Bandung Selatan, PDAM Tirtawening Kota Bandung juga memiliki sumber air baku dari Kawasan Bandung Utara. Sekira 1.440 liter air per detik setiap harinya dialirkan ke Kota Bandung dari KBU.

Kepala Bagian Produksi 1 PDAM Tirtawening Kota Bandung Dine Dwinarjati menyatakan, PDAM menjadi salah satu korban tidak terawasinya perlindungan ekosistem KBU. Khususnya karena banyak peternakan sapi di KBU yang masih membuang limbah kotoran tanpa diolah.

Meski hal itu tidak terjadi tiap hari, tetapi sudah berlangsung lebih dari 10 tahun lalu. Biasanya tingkat kontaminasi limbah kotoran sapi tinggi ketika baru memasuki musim hujan dan intensitas hujan sedang tinggi seperti akhir-akhir ini.

"Apalagi sekarang musim hujan, ini kesempatan para peternak sapi untuk membuka pintu limbah. Langkah antisipatif PDAM susah juga (dilaksanakan). Jadi, terpaksa mengurangi distribusi. Khususnya di kawasan Sersan Bajuri yang terdampak langsung," ujarnya.

Meski demikian, Dine memastikan kualitas air yang didistribusikan ke masyarakat sudah sesuai standar dari Peraturan Menteri Kesehatan. Ia menuturkan, angka maksimal tingkat kekeruhan air yang bisa diterima adalah 500 NTU (Nephelometric Turbidity Units) sedangkan air terkontaminasi kotoran sapi lebih dari 10.000 NTU.

"Secara kasat mata, 500 NTU itu seperti Cappucino, cokelat tapi ada bening ada putihnya, kalau udah 10.000 NTU ke atas, seperti bajigur dan dicampur cokelat jadi pekat, 5.000 ke atas saja sudah pekat," paparnya.

Oleh karena itu, ia mendorong penguatan regulasi yang terintegrasi dengan semua pihak yang memang memiliki wewenang dalam membuat kebijakan di Kawasan Bandung Utara.

Dine menyatakan, sudah saatnya semua pemangku kebijakan terkait duduk bersama menyikapi persoalan KBU dan mencari solusi terbaik. Bahkan kesadaran masyarakat juga penting untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan di KBU.

"Bagaimana regulasi ini berjalan dan dipatuhi seluruh pemangku kebijakan lapisan masyarakat, tidak cukup pemimpinnya saja yang digedor tetapi masyarakat juga kepeduliannya kurang," ucapnya.

Bagikan: