Pikiran Rakyat
USD Jual 14.185,00 Beli 13.885,00 | Berawan, 22 ° C

Buruh Kawal Revisi Pergub Nomor 54 Tahun 2018

Novianti Nurulliah
SERIKAT pekerja/buruh akan mengawal revisi Peraturan Gubernur Jabar No 54/2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di daerah Provinsi Jawa Barat. Hal itu seiring dengan keputusan Gubernur Jabar Mochamad Ridwan Kamil yang akan mengkaji ulang pergub yang lahir pada masa pemerintahan sebelumnya.*
SERIKAT pekerja/buruh akan mengawal revisi Peraturan Gubernur Jabar No 54/2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di daerah Provinsi Jawa Barat. Hal itu seiring dengan keputusan Gubernur Jabar Mochamad Ridwan Kamil yang akan mengkaji ulang pergub yang lahir pada masa pemerintahan sebelumnya.*

BANDUNG, (PR).- Serikat pekerja/buruh akan mengawal revisi Peraturan Gubernur Jabar No 54/2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di daerah Provinsi Jawa Barat. Hal itu seiring dengan keputusan Gubernur Jabar Mochamad Ridwan Kamil yang akan mengkaji ulang pergub yang lahir pada masa pemerintahan sebelumnya. 

Serikat pekerja pun akan berperan aktif memberikan masukan terhadap revisi pergub tersebut. Di antaranya mereka telah melakukan forum group discussion (FGD) untuk melahirkan poin-poin penting agar bisa terakomodir dalam Pergub 54 tersebut. 

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Muhamad Sidarta menuturkan, SPSI sudah memprediksi revisi pergub tersebut akan terjadi namun bukan dicabut terus berhenti, pemerintah setelah mencabut pergub tersebut akan mengganti dengan membuat peraturan baru yang akan melibatkan serikat pekerja, sehingga FGD bedah pergub 54 menjadi penting. Soal pergub tetap harus dikawal sampai tuntas dan detil dari pengertian dan pasal demi pasal.  

"Pergub 54 merupakan copy paste Permen 7/2013 tentang upah minimum dan PP 78/2015Itu bertentangan spirit dan semangat di atasnya dengan UU 12/2011. Hirarki bertentangan, kami pun tidak dilibatkan, padahal  amanah UU 13/2003 yaitu LKs tripartid harus dilibatkan sehingga kami merasa fungsi peran sarikat pekerja dihilangkan dan dewan pengupahan juga dihilangkan, "ujar Sidarta usai FGD di jalan Talaga Bodas, Kota Bandung, Jumat, 2 November 2018. 

Berdasarkan hasil FGD mendalam bedah pergub 54, kata dia, ditinjau dari sisi filosofis, sosiologis, maupun yuridis dan hasil diskusi kelompok 5 FSPA SPSI Jabar untuk dibahas di LKS Tripartit Jabar. LKS Tripartit tersebut sebagai forum komunikasi, konsultasi, musyawarah untuk memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam menetapkan kebijakan ketenagakerjaan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di Jabar. 

"Kan LKS Tripartit itu ada unsur pemerintah, apindo dan serikat pekerja,"ujar dia. 

Sementara itu Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, melalui FGB pihaknya ingin meninjau pasal per pasal dalam pergub. Jika Pergub tersebut cukup mendesak maka mereka pun harua terlibat karena bagian dari LKs Tripartit. 

Adapun usulan yang mengemuka dalam FGD yaitu mereka ingin agran UU 13/2003 terkait pengupahan harus menerapkan perhitungan KHL, pertumbuhan ekonomi dan produktifitas. Untuk UMSK kota kabupaten pihaknya ingin aturan perian kuasa terhadap Apindo dari masing-masing perusahaan dicabut. 

"Kami ingin bahwa itu tida harus kuasa masing-masing perusahaan kebayang. Cukup Apindo saja. Dan UMSK tidak hanya harus kesepakatan tapi usulan bupati walikota pun hatus dertimbangkan dewan pengupahan.  Kan di PP 78/2015, soal UMSK  gubernur dapat menetapkan UMSK itu dapat artinya tidak wajib. Kalau bupati rekomendasinya harus ditetapkan, ujar dia. 

Selain itu pemberlakuan UMSK harus per 1 Januari juga. Pasalnya pada pergub tersebut UMSK berlaku per 1 Februari maka hal itu merugikan pekerja. 

Sebelumnya, Gubernur Jabar Mochamad Ridwan Kamil mengatakan,  review Pergub 54 dilakukan karena Pergub tersebut belum sesuai dengan visi dan misi Jabar Juara Lahir Bathin.

"Saya mencabut Pergub Nomor 54 Tahun 2018 sesuai tuntutan buruh. Setelah saya pelajari memang peraturan itu belum memuat visi misi gubernur baru dan memang ditandatangani sebelum pelantikan kami," ujarnya.

Untuk itu, kata dia,  pihaknya akan membuka ruang dialog terlebih dahulu bagi para buruh untuk mengakomodir poin-poin tertentu yang ada dalam pergub tersebut.

"Kami akan review dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk disempurnakan, direvisi untuk dijadikan peraturan yang mengikat kembali," ucapnya.***

Bagikan: