Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sedikit awan, 22 ° C

Dianggap Pesanan Pengusaha, Ridwan Kamil Cabut Pergub Nomor 54 Tahun 2018

Abdul Muhaemin
GUBERNUR Ridwan Kamil memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) perdana bersama para kepala perangkat daerah Pemprov Jabar, di Gedung Sate, Senin, 17 September 2018.*
GUBERNUR Ridwan Kamil memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) perdana bersama para kepala perangkat daerah Pemprov Jabar, di Gedung Sate, Senin, 17 September 2018.*

BANDUNG, (PR).- Pergub Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum dicabut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pencabutan tersebut ditengarai karena peraturan itu belum memuat visi misi dari pemerintahan Pemprov Jabar saat ini, yaitu Jabar Juara.

Ridwan menjelaskan, pergub tersebut disahkan dan ditandatangani oleh pemerintahan periode sebelumnya. Pencabutan, kata dia, sesuai dengan tuntutan buruh bahwa pergub itu belum memuat visi dan misi gubernur dan wakil gubernur baru.

“Saya mencabut Pergub Jawa Barat 54/2018. Ini sesuai tuntutan buruh bahwa pergub itu belum memuat visi dan misi gubernur serta wagub baru karena ditandatangani periode sebelum kami," kata Ridwan dalam acara Japri (Jabar Punya Informasi) di Gedung Sate, Kamis 1 November 2018.

Dia mengatakan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan melakukan revisi terhadap pergub tersebut. Salahsatu poin yang akan direvisi oleh Ridwan Kamil yaitu terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Menurut dia, dalam pergub tersebut UMSK biasanya diterapkan pada sektor industri yang menonjol atau lebih unggu disbanding dengan sektor lainnya. Selain itu, Ridwan menilai pengaturan UMSK dalam pergub tersebut tidak adil, karena UMSK berlaku jika adanya pengajuan dari industri yang bersangkutan.

“Jadi ada atau tidak ada permohonan untuk proses keadilan upah harus dilakukan. Teman-teman dari serikat atau organisasi buruh khawatir jika ini akan dijadikan alibi," ujarnya seperti ditulis Kantor Berita Antara.

Sebelumnya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis 25 Oktober 2018, mendesak agar Gubernur Jawa Barat mencabut Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2018.

Ade Sufyani salahseorang perwakilan FSPMI Kabupaten Purwakarta, menilai Pergub No 54 Tahun 2018 merupakan bagian dari pesanan pengusaha. Menurut dia, hal tersebut terbukti dari tidak adanya proses pembahasan ataupun mekanisme secara transparan yang dilakukan dengan adil.

Selain itu, pihaknya juga melihat adanya pemanfaatan jabatan yang dilakukan sehingga pergub tersebut ditetapkan. Pergub tersebut ditandatangani oleh PJ Gubernur Jabar pada tanggal 4 September, padahal pelantikan gubernur yang baru dilaksanakan sehari setelahnya yaitu 5 September 2018 setelah pergub tersebut ditetapkan dan ditandatangani.

"Dari penandatanganan pergub ini saja sudah kelihatan bahwa ini sebuah kerancuan. Karena itu kami meminta Gubernur untuk merevisi pergub tersebut dan kita dilibatkan dalam pembahasan pergub tersebut supaya adil," kata Ade.***

 

Bagikan: