Pikiran Rakyat
USD Jual 14.353,00 Beli 14.053,00 | Sedikit awan, 20.4 ° C

Naik 8,03 Persen, UMK Kota Cimahi Bertambah Rp 200 Ribu

Ririn Nur Febriani

CIMAHI, (PR).-Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Cimahi (Disnakertrans) Kota Cimahi memprediksi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kota Cimahi 2019 bakal naik sekitar 8,03 persen. Persentase itu mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018.

Ketentuan kenaikan UMK 2019 mengacu pada Surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Mennaker) Hanif Dhakiri tertanggal 15 Oktober 2018 nomor B.240/M-NAKER/PHI95K-UPAH/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018. Dalam edaran tersebut, memaparkan data inflasi nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional diketahui sebesar 5,15 persen sehingga besaran UMK bertambah 8,03 persen.

"Secara resmi surat fisik belum diterima,  tapi edaran secara elektronik sudah artinya bisa dipakai acuan. Dari edaran tersebut, acuan kenaikan UMK Tahun 2019 tidak lebih dari 8,03%," ujar Kepala Disnakertrans Kota Cimahi Supendi Heryadi didampingi Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Disnaker Kota Cimahi Asep Herman, Jumat 19 Oktober 2018. 

Penetapan UMK mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional berpedoman pada PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Besaran UMK Kota Cimahi tahun 2018 sebesar Rp 2.678.028. 

"Dalam PP tersebut sudah ada rumusan. Hasil hitungannya perkiraan naik sekitar Rp 200.000 dari tahun sebelumnya. Kalau disepakati, untuk UMK tahun 2019 bakal mencapai sekitar Rp 2,9 juta kurang lebih sedikit," ujarnya.

Pihaknya juga sudah melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ke sejumlah pasar di Kota Cimahi.

"Sudah ada survey KHL, ya bisa dibilang sebagai pembanding karena besaran UMK tetap mengacu PP 78," ucapnya.

Dia menjelaskan, dalam penetapan UMK harus melalui tahapan pleno untuk menentukan besaran rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, buruh, dan pakar.

"Memang sudah ada rumusan, tinggal dihitung. Namun tetap ada jadwal pleno dengan dewan pengupahan. Jika ada pihak yang keberatan maka akan dilakukan pembahasan dan kajian bersama sebelum rekomendasi diajukan," tuturnya.

Besaran nilai UMK dilaporkan ke walikota dan menjadi dasar rekomendasi yang diserahkan ke Gubernur Jabar. Untuk penetapan sebagai nilai UMK 2019, menjadi kewenangan Gubernur Jabar. 

"Paling lambat, daerah harus mengajukan rekomendasi UMK 2019 sebelum 21 November ke Pemprov Jabar," katanya.

Wajib dijalankan perusahaan



Dengan proyeksi kenaikan besaran UMK 2019, Supendi menilai perusahaan harus menjalankan aturan yang ditetapkan pemerintah.

"Perusahaan harus konsekuen menerapkan aturan tersebut. Kalau secara ekonomi tidak mampu, bisa mengajukan keberatan," ucap dia.

Perusahaan yang mengklaim tidak mampu membayar besaran UMK dapat membuat pernyataan penangguhan UMK.

"Tahun lalu ada perusahaan yang minta penangguhan. Tapi, tetap harus bayar sesuai aturan hanya ditunda sampai mampu membayar," katanya.

Pihaknya tidak ingin muncul lagi laporan dari buruh terkait hak-hak yang tidak dipenuhi perusahaan.

"Contoh kasus PT Matahari tidak perlu terjadi kalau perusahaan menaati aturan soal hak buruh. Kami sangat mengapresiasi Walikota Cimahi Ajay M. Priatna beserta Wakil Walikota Cimahi Ngatiyana yang turun dan bahkan memimpin langsung audiensi antara buruh dan pengusaha sehingga menghasilkan solusi pemenujan hak buruh. Kembali lagi soal pemenuhan hak buruh, bisa didiskusikan oleh para pihak mengacu aturan berlaku tanpa gejolak," ujarya.

Pemkot Cimahi meyakini Kota Cimahi bakal kondusif dalam penentuan besaran UMK 2019.

"Dan semoga ke depan bisa terus dipertahankan," tuturnya.***

 

Bagikan: