Pikiran Rakyat
USD Jual 14.325,00 Beli 14.025,00 | Umumnya berawan, 28 ° C

Pemeras 149 Bidan Garut Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Yedi Supriadi
korupsi.*
korupsi.*

BANDUNG, (PR).- Rudi Rudianto, mantan Bendahara Pembantu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Garut dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejati Jabar hukuman satu tahun enam bulan. Rudi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Irfan Rusye, dan Ria Wellyda.

Demikian terungkap dalam sidang kasus dugaan pungutan liar terhadap 149 bidan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Dinkes Garut, yang disidangkan di Pengadlan Tipikor pada PN Kelas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Bandung.

Dalam amar tuntutannya, JPU Kejati Jabar Isnan menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yakni melakukan pungutan liar kepada para bidan yang bakal menjadi CPNS di Dinkes Garut.

"Menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan," katanya.

Sebelum membacakan amar tuntutannya, Isnan juga membacakan hal yang memberatkan dan meringankan untuk hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah. Yang meringankan terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya.

Sebelumnya, ketiganya didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ‎diatur di Pasal 5 ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana. Kemudian dakwaan kedua Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor dan ketiga Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tipikor.

"Bahwa terdakwa diminta bantuan untuk kelancaran dalam penyusunan SK 149 PNS (bidan). Tapi terdakwa meminta Rp 200‎ ribu per orang yang disetujui oleh perwakilan bidan. Bahwa seharusnya untuk kelancaran SK ini tidak harus dipungut bayaran," ujar Isnan.

Para terdakwa dan tim kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi, sidang pun dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Kasus tersebut bermula saat tim Saber Pungli Polda Jabar mendatangi kantor BKD Garut, dan langsung melakukan OTT terhadap Bendahara Pengeluaran Pembantu BKD Garut di ruangannya. Di sana tim mendapati barang bukti lembaran rupiah dengan total Rp 31.500.000 yang diduga merupakan uang pungli dari para CPNS bidan.

Selain RR, tim turut mengamankan beberapa orang lainnya diduga terlibat kasus tersebut ke Mapolsek Tarogong Kidul. Yakni IK bidan yang disebut-sebut ditunjuk selaku bendahara yang menyerahkan uang pungli ke RR, Ls bidan yang mengumpulkan sebagian uang dari para CPNS bidan untuk diserahkan pada RR, Kepala Bidang PPI BKD BS, dan RW Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada BKD.

Informasi beredar, untuk bisa menerima SK pengangkatan PNS, para CPNS bidan dimintai RR sejumlah uang. SK takkan diberikan bila mereka tak menyerahkan uang tersebut.

Sehingga para bidan terpaksa memenuhi permintaan RR demi mendapatkan SK-nya. Penyerahan uang “tebusan” sendiri dilakukan dengan cara dikumpulkan di beberapa CPNS bidan selaku koordinator pengumpul untuk kemudian diserahkan ke BKD/RR.***

Bagikan: