Pikiran Rakyat
USD Jual 14.325,00 Beli 14.025,00 | Umumnya berawan, 28 ° C

Dedi Mulyadi Siap Pimpin Demo Tenaga Honorer di Jakarta

Novianti Nurulliah
RIBUAN guru honorer berunjuk rasa di Lapangan Tegar Beriman Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bogor, Rabu, 19 September 2018. Mereka memprotes aturan seleksi CPNS dan menuntut pemerintah memberikan SK pengangkatan guru honorer untuk mendapatkan sertifikasi.*
RIBUAN guru honorer berunjuk rasa di Lapangan Tegar Beriman Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bogor, Rabu, 19 September 2018. Mereka memprotes aturan seleksi CPNS dan menuntut pemerintah memberikan SK pengangkatan guru honorer untuk mendapatkan sertifikasi.*
BANDUNG, (PR), - Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi akan memimpin demo tenaga honorer di Jakarta. Hal itu terkait dengan tuntutan agar tenaga honorer diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Mantan Bupati Purwakarta tersebut telah menegaskan hal itu di hadapan para tenaga honorer di Purwakarta yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia atau FHK2I. Saat itu Dedi bersama FHK2I menggelar aksi unjuk rasa di depan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Purwakarta, di Jalan Veteran, Kelurahan Nageri Kaler, Purwakarta, Sabtu 22 September 2018.

"Mereka sudah lama mengabdi. Orang yang sudah lama mengabdi ngapain harus ikut tes CPNS, harusnya langsung diangkat, karena itu saya siap pimpin demo ke Jakarta,” katanya saat dihubungi wartawan.

Menurut Dedi, kriteria masa bakti dan pengalaman tenaga honorer dalam bekerja harus menjadi pertimbangan. Batasan usia 35 Tahun yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB No 36 Tahun 2018 sudah tidak relevan. Hal ini berimpilkasi terhadap terabaikannya tenaga honor yang berada di atas usia tersebut.

“Rata-rata mereka sudah berumur. Artinya, sebenarnya kalau diangkat menguntungkan negara karena SDM mereka sudah memadai. Masa kerjanya pun menjadi sedikit saat nanti bekerja sebagai ASN,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah daerah dan institusi terkait untuk tidak lagi menerima pegawai honorer mengingat Pemerintah sedang menyusun skema kepegawaian untuk menjamin kesejahteraan pegawai non-PNS tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 21 September 2018, mengatakan dengan adanya skema baru dari Pemerintah untuk mengakomodasi pegawai honorer, maka diharapkan tidak ada lagi penambahan pegawai kontrak di instansi pemerintahan.

"Presiden berpesan kalau skema ini dijalankan, maka tidak boleh ada lagi tenaga honorer baru. Poin yang paling penting yang harus diikuti adalah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer, karena tidak akan pernah berhenti," kata Bima, seperti dikutip dari Kantor Berita Antara. Ia ditemui usai mengikuti ratas terkait pembentukan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan sekolah-sekolah yang masih nekat mempekerjakan tenaga guru honorer akan mendapatkan sanksi.

Sekolah yang coba-coba untuk merekrut tenaga pengajar honorer baru akan dapat dengan mudah ditelusuri, karena selama ini upah guru honorer tersebut berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kemendikbud.

"Mereka kan biasanya digaji dari BOS, kita akan tahu nanti. Jadi itu sudah kita tetapkan menjadi tanggung jawab dan urusan sekolah yang merekrut. Kita tidak akan lagi tanggung jawab," kata Muhadjir.***
Bagikan: