Pikiran Rakyat
USD Jual 14.619,00 Beli 14.521,00 | Berawan, 21.8 ° C

Ridwan Kamil Bicara Jabar Quick Respons dan Keset Politik

Yusuf Wijanarko
GUBERNUR dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum mengikuti porsesi serah terima jabatan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis 6 September 2018.*

BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencanangkan program bertajuk Jabar Quick Respons sebagai media menghimpun keluhan-keluhan dari masyarakat.

"Dalam 100 hari, saya akan bikin Jabar Quick Respons, merespons kemanusiaan," ujarnya di Kota Bandung, Kamis 6 September 2018.

Ia menyatakan, program tersebut merupakan hasil telaahnya setelah banyak menerima keluhan maupun masukan dari masyarakat melalui media sosial pribadi.

Masyarakat banyak mengeluh tentang kondisi sosial, ekonomi, hingga infrastruktur di daerahnya sehingga tercetus ide membuat program Jabar Quick Respons agar penanganan dapat dilakukan secara cepat.

"Harus kompetitif. Itu kuncinya. Jangan ada yang lelet, tidak mampu berkompetisi," kata dia seperti dilaporkan Antara.

Selain Jabar Quick Respons, Ridwan Kamil juga telah merancangkan program dalam 100 hari kerja seperti satu desa/pesantren satu perusahaan, mewujudkan provinsi digital, hingga kepala desa/petani yang terkoneksi dengan smartphone.

"Kemudian isu Smart City dalam satu tahun bisa terkejar. Saya kira itu yang realistis, kalau berharap ada infrastruktur-infrastruktur, itu jangka tiga tahun," kata dia.

Rencana lain yang akan segera direalisasikan yakni membentuk grup Whatsapp dengan seluruh kepala daerah. Pembentukan grup itu bertujuan memudahkan koordinasi antarkepala daerah.

"Jadi, dibuat rileks, tidak ada atasan atau bawahan. Kalau misalnya ada hal-hal yang bisa diselesaikan melalui Whatsapp, tinggal bereskan, tidak usah rapat," katanya.

Keset politik



Ridwan Kamil menyatakan, wilayahnya jangan hanya menjadi keset politik atau pusat perhatian saat penyelenggaraan pemilu, tetapi harus memiliki daya tawar di mata pemerintah pusat.

"Jabar jangan jadi keset saja saat pilpres. Kita harus terhormat, kita harus minta lebih banyak sesuai dengan jumlah penduduk," ujar Ridwan Kamil.

Menurut dia, permasalahan Jawa Barat sangat kompleks. Hal tersebut tercermin dari jumlah penduduk yang mencapai sekira 48 juta jiwa dengan total wilayah administratif mencapai 27 kabupaten/kota.

Dengan total penduduk yang besar tanpa dibarengi jumlah wilayah administrasi yang mampu mengakomodasi membuat bantuan dari pemerintah sangat kecil dan tak bisa terbagi secara merata.

Ia mencontohkan Provinsi Sumatera Selatan yang hanya memiliki APBD Rp 10 triliun, tetapi bantuan dari pusat mencapai Rp 30 triliun. Sementara Jawa Barat punya nilai APBD mencapai sekira Rp30 triliun tapi bantuan dari pusat sedikit.

"Jangan dipuji saat urusan politik sebagai konstituen terbanyak, tapi urusan minta-minta kita dikesampingkan. Kalah dengan provinsi yang jumlah penduduknya sedikit, dengan APBD yang sedikit," kata dia.

Dia pun meminta dukungannya kepada legislatif untuk sama-sama membangun Jawa Barat, salah satunya memasukkan agenda pembahasan pemekaran wilayah.

Ridwan Kamil kembali mencontohkan, Jawa Timur memiliki jumlah penduduk 40 juta jiwa yang daerah administratif pemerintahannya dibagi 38.

Selain itu, penduduk Kabupaten Bogor berjumlah 6 juta hanya diurus satu bupati dan 50 anggota dewan. Sementara di Bali, penduduk 6 juta diurus 10 kepala daerah dengan 500 anggota dewan legislatif.

"Penduduknya banyak, daerahnya sedikit. Maka jangan heran pelayanan sangat sulit. Jumlah ini menentukan jumlah uang dari pusat," kata Ridwan Kamil.***

Bagikan: