Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 21.4 ° C

Bawaslu Cimahi Turunkan Baliho Kampanye Jokowi

Ririn Nur Febriani
SATPOL PP Kota Cimahi menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK), yang terpasang di Jalan HMS Mintaredja, Baros, Kota Cimahi, Kamis 6 September 2018. Anggota Satpol PP menyisir sejumlah titik yang menjadi lokasi pemasangan APK yang melanggar perda serta izinnya sudah kadaluarsa.*
SATPOL PP Kota Cimahi menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK), yang terpasang di Jalan HMS Mintaredja, Baros, Kota Cimahi, Kamis 6 September 2018. Anggota Satpol PP menyisir sejumlah titik yang menjadi lokasi pemasangan APK yang melanggar perda serta izinnya sudah kadaluarsa.*

CIMAHI, (PR).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi bersama Satpol PP Kota Cimahi turunkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) milik partai politik yang terpasang di titik reklame milik Pemkot Cimahi. Masa kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 baru akan berlangsung 23 September 2018 mendatang sehingga alat sosialisasi yang kini bertebaran harus diturunkan.

Penertiban APS pada titik reklame milik Pemkot Cimahi di antaranya dilakukan di Jalan HMS Mintaredja dan Jalan Mahar Martanegara. APS berbentuk baliho tersebut diketahui milik Partai NasDem dengan gambar Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Calon Presiden Joko Widodo. Penurunan dilakukan pada Kamis 6 September 2018. 

Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Jusapuandy mengatakan, penurunan APS dilakukan sesuai aturan. "KPU sudah menerbitkan surat edaran terkait masa kampanye. Dalam edaran tersebut, semua parpol dilarang melaksanakan kampanye, termasuk sosialisasi lewat berbagai sarana seperti reklame diluar masa kampanye," ujarnya.

Terlebih, APS bernuansa kampanye tersebut terpasang di titik reklame milik Pemkot Cimahi. "Kalau sudah masuk masa kampanye, pemasang bisa kena sanksi karena materi kampanye dilarang dipasang di sekolah, tempat ibadah, termasuk sarana pemerintah. Karena saat ini belum masuk masa kampanye, jadi kita turunkan saja," ungkapnya.

Sebelum melakukan penertiban, pihaknya sudah memberikan himbauan kepada parpol bersangkutan. "Kami memanggil pihak Partai NasDem untuk mengklarifikasi perihal APS tersebut namun mereka tidak menggubris dan menyerahkan kepada kami. Katanya reklame bukan dipasang pihak Nasdem Cimahi maka silahkan diturunkan saja oleh Bawaslu," katanya.

Reklame NasDem berukuran sekitar 3x4 meter itu sudah terpasang lama namun baru ditertibkan kali ini. Alasannya, Bawaslu masih menunggu koordinasi dari pihak Pemerintah Kota Cimahi. "Kami berkoordinasi dengan Dinas Pol PP untuk penertiban. Sebelumnya juga dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi untuk memastikan titik reklame milik Pemkot Cimahi yang dipakai parpol," ungkapnya.

Terlebih lagi, masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 baru akan dimulai 23 September 2018. Aturan kampanye pun, termasuk pemasangan iklan dan sebagainya akan diatur dalam PKPU. "KPU akan memfasilitasi iklan parpol sesuai aturan," ucapnya.

Penertiban lanjutan



Jusapuandy melanjutkan, pihaknya bersama Satpol PP Kota Cimahi akan terus melakukan penertiban atribut berbau politik. Terutama yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi. "Kita akan fokus untuk pembersihan APS. Termasuk calon yang membawa ucapan Asian Games dan HUT RI," tandasnya.

Sementara itu, Pemkot Cimahi meminta partai politik (parpol) bijak dalam memasang spanduk atau reklame politik. Hal tersebut dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappenda Kota Cimahi Adet Chandra Purnama didampingi Sekertaris Bappenda Kota Cimahi M. Ronny.

"Titik reklame milik Pemkot Cimahi untuk kebutuhan sosialisasi kegiatan pemerintah. Jika dipasang atribut politik, maka itu sudah menyalahi fungsinya," ujarnya ditemui di Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Kamis 6 September 2018.

Pihaknya mendukung langkah yang dilakukan Bawaslu dan Satpol PP Kota Cimahi untuk menertibkan APS tersebut. "Betul memang Bawaslu sudah komunikasi. Kita pun mendudukng apa yang dilakukan Bawaslu dan Dinas Pol PP," tegas Adet.

Ke depan, kata dia, pihaknya berencana akan menata kembali aset reklame milik Pemerintah Kota Cimahi agar tak disalahfungsikan. "Kita lakukan pendataan titik reklame milik pemerintah, mudah-mudahan ke depan fungsinya sebagaimana mestinya," tandasnya.

Ketika hendak dikonfirmasi, Ketua Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi Muchlisin belum bersedia memberi keterangan. Ketika didatangi ke kantor DPD P-Nasdem Kota Cimahi di Jalan Haji Haris-Baros, tidak ada pengurus parpol di tempat.***

Bagikan: