Pikiran Rakyat
USD Jual 14.558,00 Beli 14.460,00 | Umumnya berawan, 20.4 ° C

Ormas, OKP, dan LSM di Bandung Barat Diinventarisasi dan Diverifikasi Kembali

Cecep Wijaya Sari
PEDEMO dari Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya melakukan aksi teatrekal, di depan Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk pernyataan sikap penolakan RUU Ormas, yang dinilai akan membungkam aksi kritis masyarakat dan sebagai bukti kemunafikan demokrasi.*
PEDEMO dari Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya melakukan aksi teatrekal, di depan Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk pernyataan sikap penolakan RUU Ormas, yang dinilai akan membungkam aksi kritis masyarakat dan sebagai bukti kemunafikan demokrasi.*

NGAMPRAH, (PR).- Sejumlah organisasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Bandung Barat tengah diinventarisasi dan diverifikasi ulang. Hal itu dilakukan untuk memastikan ormas, OKP, dan LSM tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat KBB Jaja mengungkapkan, saat ini tercatat sekitar 200 ormas, OKP, dan LSM. "Sekarang, kami inventarisasi kembali untuk memastikan aktivitasnya sesuai dengan aturan hukum," ujarnya, Kamis, 30 Agustus 2018.

Dia menuturkan, verifikasi ulang dilakukan agar ormas, LSM, dan OKP tetap berada di koridor hukum dan bisa mengawal empat pilar kebangsaan. Selain itu, juga untuk memastikan sejumlah organisasi tersebut masih aktif melakukan kegiatan serta tertib beradministrasi.

Sementara itu, Pemkab Bandung Barat tahun ini menganggarkan bantuan Rp 4 miliar untuk sejumlah ormas, OKP, dan LSM. Besarannya bervariasi, bergantung pada jumlah anggota organisasi tersebut.

Khusus ormas Islam, jumlahnya sekitar 35 organisasi dari yang memiliki anggota kecil hingga besar. Untuk ormas Islam besar seperti Nahdatul Ulama, hibah yang diberikan bisa mencapai Rp 100 juta, sedangkan untuk ormas Islam yang kecil, mendapatkan dana hibah sekitar Rp 25 juta.

Jaja memastikan, ormas yang terdaftar di Kesbangpol KBB sejauh ini sudah sesuai dengan aturan hukum. "Tidak ada ormas terlarang. Kami juga terus lakukan pembinaan agar bisa bersama-sama mengawal empat pilar kebangsaan, sehingga tercipta suasana aman di daerah," ujarnya.***

Bagikan: