Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 22.7 ° C

Ridwan Kamil Soroti Peran LSM dalam Hambatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari

Muhammad Fikry Mauludy
KOORDINATOR Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara mengunjungi RW 11 Tamansari, Kota Bandung, Senin, 27 Agustus 2018. Ia mengharapkan pemerintah tidak mengambil keputusan sepihak juga harus menghargai dan memperhatikan hak-hak masyarakat Tamansari.*
KOORDINATOR Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara mengunjungi RW 11 Tamansari, Kota Bandung, Senin, 27 Agustus 2018. Ia mengharapkan pemerintah tidak mengambil keputusan sepihak juga harus menghargai dan memperhatikan hak-hak masyarakat Tamansari.*

BANDUNG, (PR).- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyoroti peran sekelompok LSM yang menjadi provokator dalam hambatan pembangunan rumah deret Tamansari. Pemkot Bandung telah meminta bantuan Polrestabes Bandung untuk menyelidiki peran pelaku provokasi.

“Jadi permasalahannya sederhana. Ini kelompok segelintir menunggangi isu ini dengan mengabaikan  hak mayoritas yang sudah setuju dengan niat baik dari pemkot supaya bisa hidup lagi di sana. Ditambahi dengan warga Bandung lainnya yang belum punya rumah bisa tinggal lagi juga dengan 4 kali lipat jumlah penduduknya,” kata Ridwan. Ia ditemui seusai rapat khusus menanggapi ditundanya pengosongan lahan RW 11 Tamansari, di Balai Kota Bandung, Selasa 28 Agustus 2018.

Senin 27 Agustus ­2018, eksekusi pengosongan lahan RW 11 Tamansari ditangguhkan. Pemkot menerima saran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengadakan mediasi. Ridwan menjelaskan, Pemkot Bandung sudah melakukan mediasi lebih dari 4 kali dengan warga RW 11 Tamansari, ia menuding ada provokasi yang menunggangi permasalahan ini. Berdasarkan laporan yang ia terima, ada maksud buruk melalui provokasi di lapangan.

“Ada  yang sudah menyiapkan batu, ada yang menyiapkan pentungan dengan paku. Menandakan mereka sudah niat buruk berperang ataupun ingin mencelakai petugas,” ujarnya.

Ridwan kembali mengingatkan jika 95% catatan pengadilan sudah setuju dengan konsep pembangunan di Tamansari. Terdapat 5% yang tidak setuju dan sudah kalah di PTUN. “Jadi media bisa melihat. Kalau proyeknya buruk dan jelek mah pasti tidak akan setuju. Jadi kenapa 95% setuju, karena mereka, satu, mereka akan kembali lagi ke situ. Kedua, karena akan dibangun kan, enggak mungkin tidak pindah dulu. Sederhana kan?” tuturnya.

Di masa tenggat pengosongan lahan Tamansari, Ridwan masih akan mengecek persiapan-persiapan termasuk memanggil Komnas HAM yang akan memediasi pertemuan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Dadang Iriana mengatakan, pemkot menangguhkan eksekusi pengosongan lahan setelah melihat situasi di lapangan yang tidak memungkinkan. Meski begitu, eksekusi lahan tetap akan dilaksanakan.

“Eksekusi tetap harus segera dilaksanakan. Tetapi telah dijelaskan bahwa Komnas HAM menyarankan selama tiga hari tidak boleh melakukan eksekusi karena kontraproduktif, karena itu soal keamanan. Yang jelas tetap eksekusi. Persoalannya waktunya saja, karena Komnas HAM menjamin memediasi antara pemerintah dengan saudara yang kontra,” katanya.

Menantang aparat dengan batu dan bom molotov



Dalam rapat kurang dari satu jam itu, Ridwan Kamil berencana akan bertemu dengan Kapolrestabes Bandung Irman Sugema. Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk meminta dukungan karena dikhawatirkan situasi di lapangan.

“Karena sudah berupaya merencanakan siap berhadapan dengan aparat, merencanakan perlawanan dengan batu, tameng, ketapel, bom molotov, untuk melawan aparat. Itu kan sudah masuk ranah pidana. Saya sarankan aktor intetektualnya harus segera diproses karena ini sudah perencanan kejahatan,” ujar Ridwan Kamil.

Menjelang penggusuran paksa oleh aparat gabungan, situasi di RW 11 Tamansari mencekam sejak beberapa hari terakhir. Warga bersiap-siap dengan membentengi kampung mereka dengan perlengkapan seadanya.

Salah seorang perwakilan warga Tamansari, Eva Aryani Effendi menyatakan kesiapan warga untuk berunding. Namun, ia meminta agar tidak ada lagi intimidasi kepada warga. Ia mengkhawatirkan trauma yang bisa dialami anak-anak saat melihat kekerasan dalam rencana penggusuran itu.***

Bagikan: