Pikiran Rakyat
USD Jual 14.644,00 Beli 14.546,00 | Umumnya berawan, 25.3 ° C

Eksistensi Masyarakat Adat Sindangbarang Dipertanyakan

Hilmi Abdul Halim
SALAH seorang pengelola Kampung Budaya Sindangbarang Kabupaten Bogor menunjukkan kerusakan bangunan akibat tidak ada perbaikan, Selasa, 14 Agustus 2018. Pihak pengelola berencana menjual lahan dan bangunan budaya di sana karena kesulitan anggaran untuk perawatan.*
SALAH seorang pengelola Kampung Budaya Sindangbarang Kabupaten Bogor menunjukkan kerusakan bangunan akibat tidak ada perbaikan, Selasa, 14 Agustus 2018. Pihak pengelola berencana menjual lahan dan bangunan budaya di sana karena kesulitan anggaran untuk perawatan.*

CIBINONG, (PR).- Pemerintah tak mengakui Kampung Budaya Sindangbarang Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor sebagai kawasan adat. Eksistensi masyarakat adat menjadi persyaratan utama agar pemerintah membuat peraturan daerah khusus untuk mengakui dan melindungi kawasan tersebut.

Pengamat budaya Kabupaten Bogor Karyawan Faturachman menganggap Kampung Budaya Sindangbarang lebih seperti objek wisata budaya dibandingkan kawasan adat. "Jadi itu seperti Taman Mini Indonesia Indah. Tidak ada hukum adat di sana," kata lelaki yang akrab disapa Wawan, Rabu, 15 Agustus 2018.

Menurut dia, masyarakat hukum adat atau masyarakat adat biasanya masih menjalankan kehidupan sesuai petunjuk dari orang yang dituakan atau ketua adat. Dengan hukum adatnya itu, masyarakat bisa menjalankan sistem sosial budaya yang mandiri.

Sementara di Kampung Budaya Sindangbarang, Wawan mengatakan bangunannya juga dibuat baru meski menyerupai bentuk bangunan lama. Replika bangunan-bangunan tersebut menurutnya bukan digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari seperti mengolah padi dan menyimpan hasil pertanian.

Wawan mencontohkan kawasan adat yang diakui di daerahnya seperti Kampung Urug di Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya. Kawasan tersebut telah dilindungi Perda khusus sejak sekitar 2010 saat ia masih menjabat Wakil Bupati Bogor 2008-2013.

"Di sana (Kampung Urug) jadi contoh fenomena. Orang tidak melakukan pelanggaran bukan karena takut dosa atau dihukum polisi, tapi karena ada figur panutan, ada aturan (norma adat)," kata Wawan.

Sedangkan di Sindangbarang, ia melihat pengelolaannya hanya untuk bisnis pariwisata budaya.

Pihak pengelola Kampung Budaya Sindangbarang dianggap kurang koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Pihak pengelola selama ini lebih memilih pendekatan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibandingkan ke Pemerintah Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, pengelola Kampung Budaya Sindangbarang berencana menjual 23 bangunan tradisional di lahan seluas 8600 meter persegi senilai sembilan miliar rupiah. Penjualan itu akibat kesulitan pihak pengelola membiayai perbaikan bangunan dan operasional kegiatan budaya di sana.

Terkait permasalahan itu, Wawan menyarankan pihak pengelola mulai berkoordinasi dengan pemerintah daerah. "Mungkin Pemda berhasrat menjadikan itu Kawasan Wisata Budaya, dibangunkan museum dengan kelengkapannya. Apakah bentuknya kerjasama sewa-pakai atau bagi hasil, bisalah dibuatkan Perda," katanya.

Syarat kawasan adat



Sementara itu, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo menyebutkan persyaratan Perda Kawasan Adat bukan hanya wilayah dan bangunan. Yang terpenting menurut dia adalah eksistensi masyarakat adat setempat.

Peluang Kampung Sindangbarang menjadi kawasan adat dinilai sangat kecil karena dianggap tidak memenuhi persyaratan tersebut. "Mereka (masyarakat adat) tinggal di suatu wilayah dan memiliki asal-usul sejarah mereka tinggal di situ jadinya (disebut) wilayah adat," kata Kasmita.

Lebih lanjut, sejarah asal-usul masyarakat adat memerlukan hasil penelitian dari bukti dokumentasi yang jelas. Kasmita masih mempertanyakan eksistensi masyarakat adat di Kampung Sindangbarang mulai ada dan bertahan sampai sekarang.

Menurut Ketua Adat sekaligus pengelola Kampung Budaya Sindangbarang Maki Sukawijaya, masyarakat adat setempat ada sejak 32 tahun setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579. "(Buktinya) Ada dalam naskah pantu Bogor dan Babad Pajajaran," katanya meyakinkan.

Maki berharap pemerintah daerah membuatkan Perda khusus untuk mengakui dan melestarikan kawasan adat di wilayahnya. Ia mengaku mulai kesulitan membiayai upaya pelestarian budaya karena lebih banyak mengeluarkan dana pribadi selama 11 tahun terakhir.

Adapun bangunan di Kampung Budaya Sindangbarang terdiri atas 23 unit. Kerusakan parah rata-rata pada bagian atap, lantai dan kaki-kaki bangunan.

1. Imah gede (rumah ketua adat)

2. girang serat (kantor pengelola)

3. saung talu (panggung kesenian)

4. saung lisung (tempat numbuk padi)

5. leuit (limbung padi)

6. rumah pasangrahan (tamu ketua adat)

7. balai riungan (tempat pertemuan)

8. tampian (tiolet)

9. balai tajug agung (mushola)

10. Imah paneungeun (rumah pengelola di bawah ketua adat)

11. Imah pangiwa (rumah pengelola juga).***

Bagikan: