Pikiran Rakyat
USD Jual 14.048,00 Beli 14.146,00 | Langit umumnya cerah, 22.1 ° C

Fakta Persidangan Ungkap Nominal Uang Suap Pilkada KBB, Saksi Ahli Bantah Sangkalan

Yedi Supriadi
MANTAN Kepala BKPSDM Asep Hikayat, terdakwa kasus dugaan suap pejabat KBB, menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung di Jalan RE Martadinata, Senin 13 Agustus 2018. Sidang tersebut mengagendakan pemeriksaan terdakwa.*
MANTAN Kepala BKPSDM Asep Hikayat, terdakwa kasus dugaan suap pejabat KBB, menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung di Jalan RE Martadinata, Senin 13 Agustus 2018. Sidang tersebut mengagendakan pemeriksaan terdakwa.*

BANDUNG, (PR).- Mantan Kepala Badan Pembinaan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Bandung Barat atau KBB Asep Hikayat terkejut ketika mendengar pernyataan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa dana yang  disetorkan kepada Abubakar sebesar Rp 205 juta untuk kepentingan Pilkada KBB 2018.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus duagaan suap kepada Bupati Bandung Barat Abubakar dengan terdakwa Asep Hikayat di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin 13 Agustus 2018.

Dalam sidang yang dipimpin Fuad Muhammadi itu, JPU KPK Budi Nugraha mengonfirmasi mengenai jumlah nominal uang Rp 205 juta yang sudah diserahkan terdakwa kepada Abubakar. Dana tersebut diberikan secara berangsur sebagai dana “urunan” untuk membantu pencalonan Elin Suharliah dalam Pilkada KBB 2018.

"Saya kaget. Kok (jumlahnya) sebesar itu," kata Asep saat mendengarkan keterangan jaksa di persidangan.

Budi pun membacakan berkas berita acara pemeriksaan atau BAP oleh penyidik KPK. Dalam pernyataannya yang ditulis KPK, Asep mulai menyetorkan uang ke Kadisperindag Weti Lembanawati (berkas terpisah) dari September-Desember 2017 hingga April 2018.

Asep mengakui menyerahkan uang tersebut, tetapi untuk nominalnya, dia tidak tahu. Sebab, semuanya diserahkan oleh Ilham, stafnya, kepada Weti Lembanawati atas perintah Adhiyoto.

"Uang sebesar itu dari mana dan untuk kepentingan apa?" kata Budi.

Asep menyebutkan, uang tersebut disisihkan dari setiap kegiatan di seluruh bidang yang ada di BKD. Dari hasil kesepakatan untuk dana “urunan” tersebut, setelah rapat internal di BPKSDM, disisihkan sebesar 15 persen dari setiap kegiatan. Untuk dana BPKSD dari APBD 2017 sebesar Rp 12 miliar, penyisihan tidak sekaligus diberikan tetapi secara bertahap.

Asep mengaku mengetahui adanya permintaan bantuan untuk Pilkada 2018 oleh Abubakar dari Adhiyoto antaran saat dilakukan briefing para kepala dinas yang dipimpin Abubakar, dia telat datang dan tahu ada permintaan membantu untuk Pilkada oleh Bupati dari Adhiyoto.

"Adhiyoto sampaikan, kita harus bantu. Saya bertanya ‘apa?’ Dia bilang urunan untuk pembayaran survei tapi saya tidak tanya jumlahnya," ujarnya.

Kemudian pada 2018, saat berada di pelataran parkir Pemkab, dia sempat dihampiri Adhiyoto dan kembali meminta Rp 50 juta. Hal itu terjadi itu setelah ada pertemuan di Summer Hill. Asep mengaku sempat kebingungan mencari uangnya dan hanya mengiyakan. Belakangan diketahui, permintaan uang tersebut ternyata untuk membayar survei.

Di hadapan majelis, Asep mengakui menyesal dan apa yang dilakukannya salah. Namun, dia melakukan hal itu karena mengikuti kebiasaan para kepala dinas dan takut dicueki oleh Bupati Bandung Barat Abubakar.

"Kalau saya tidak takut dimutasi. Saya takut dicueki, mengikuti alur (kebiasaan kepala dinas), dan ingin kerja nyaman," ujarnya.

Di persidangan, Asep juga mengaku sempat mendatangi Abubakar saat menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Asep mengaku menyerahkan Rp 10 juta.

Sidang ditunda hingga pekan depan depan dengan agenda tuntutan yang bakal dibacakan JPU KPK.

Hadirkan pakar



Pakar suara dari Institut Teknologi Bandung Miranti Indar Mandasari dihadirkan sebagai‎ saksi ahli dalam persidangan kasus tersebut.

Penyidik KPK menyadap percakapan telefon  10 pihak yakni Aang Anugerah dan Adhiyoto selaku pejabat di Bappelitbangda, Bupati Bandung Barat Abubakar, ‎Asep Hikayat, Caca Permana, Ilham Prasetyo, pejabat di PUPR Bandung Barat, Anugerah dan Erni, Weni Lembanawati, Yusep Ahmad Drajat.

Rekaman percakapan telefon dari 10 orang tersebut diteliti oleh saksi ahli kemudian disandingkan dengan 10 rekaman suara saat mereka diperiksa penyidik KPK.

"Hasilnya di atas 90 persen id‎entik," ujar Miranti di sidang itu menjawab pertanyaan Jaksa KPK Budi Nugraha.

Penelitian dan pengujian terhadap suara menggunakan teknik spektogram. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spektogram adalah grafik bunyi yang memberikan informasi tentang perubhan dalam rentnag waktu, frekuensi, dan intensitas gelombang bunyi menurut sumbu waktu.

Jaksa Budi lantas menanyakan soal suara Anugerah dan Erni yang pada sidang-sidang sebelumnya membantah rekaman suara hasil sadapan KPK adalah suaranya.

Dalam rekaman itu, Anugerah dan Erni disebut-sebut menyerahkan uang Rp 50 juta pada Aang Anugerah.

"Untuk Pak Anugerah dan Erni, nilai pitch dan formant-nya di atas 90 ‎persen atau identik," ujar Miranti.

Keterangan saksi ahli membantahkan semua penyangkalan dari Anugerah dan Erni yang tidak mengakui suaranya sendiri dalam rekaman suara sadapan oleh KPK.

Pada prinsipnya, suara terdiri atas beberapa komponen yakni pitch dan formant. Spektogram dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik suara seseorang.***

Bagikan: