Pikiran Rakyat
USD Jual 14.503,00 Beli 14.405,00 | Umumnya berawan, 23.9 ° C

Perangkat RT-RW Harus Melek Hukum

Ririn Nur Febriani
SOSIALISASI Penerangan dan Penyuluhan Hukum dalam rangka Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) di Aula Kantor Kelurahan Karangmekar Jalan Lurah Kota Cimahi, Rabu 8 Agustus 2018. Hal tersebut digelar sebagai upaya memberi pemahaman masyarakat mengenai hukum.*
SOSIALISASI Penerangan dan Penyuluhan Hukum dalam rangka Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) di Aula Kantor Kelurahan Karangmekar Jalan Lurah Kota Cimahi, Rabu 8 Agustus 2018. Hal tersebut digelar sebagai upaya memberi pemahaman masyarakat mengenai hukum.*

CIMAHI, (PR).- Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi menggelar sosialisasi Penerangan dan Penyuluhan Hukum dalam rangka Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) di Aula Kantor Kelurahan Karangmekar Jalan Lurah Kota Cimahi, Rabu 8 Agustus 2018. Hal tersebut digelar sebagai upaya memberi pemahaman masyarakat mengenai hukum.

Para peserta sosialisasi terdiri dari Ketua RT-RW, pengurus PKK, hingga karangtaruna. Selain diberi materi, para peserta juga terlibat dalam sesi tanya jawab.

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Cimahi Rama Eka Darma mengatakan, penyuluhan sengaja dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hukum. "Para RT-RW ini bisa kasih informasi jadi masyarakat tidak buta hukum," ujarnya.

Menurut Eka, banyak kasus terkait hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyalahgunaan narkoba, dan lainnya.

"Banyak kasus hukum yang ada di lingkungan sehari hari. Sebagai Ketua RT-RW bisa jadi perpanjangan tangan, minimal melek hukum kemana harus mencari bantuan hukum. Jangan sampai dimanfaatkan pihak tidak bertanggungjawab, calo perkara, yang bakal merugikan masyarakat," ucapnya.

Selama 2018, sudah 3 kelurahan yang disambangi dengan sasaran sosialisasi tokoh masyarakat. "Target Kejari Cimahi minimal 4 kelurahan dalam setahun. Kita fokus sosialisasi ke RT-RW sebagai tokoh masyarakat sehingga bisa menularkan pemahaman hukum kepada warga lainnya," katanya.

Kejari Cimahi menyediakan pelayanan hukum gratis bagi masyarakat dan berbagai elemen lainnya. "Tupoksinya ada di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), ada petugas piket di kantor setiap hari dan jaksa yang bisa melayani konsultasi. Kami juga melayani pengaduan lewat media sosial," katanya.

Diakui, sudah ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan fasilitas layanan tersebut. "Sudah ada beberapa yang konsultasi masalah hukum, meski belum semua masyarakat tahu. Makanya kita lakukan sosialisasi ini," ucapnya. 

Kegiatan serupa dilaksanakan terhadap siswa di sekolah. Materi pemahaman hukum yang diberikan terutama bahaya narkoba hingga resiko hukum di media sosial.

"Kami kasih gambaran bahwa hukum bisa masuk ke mana saja, sampai ke kampung-kampung. Banyak macam tindak pidana yang ada di media sosial, harus disadari di medsos sudah jadi arena kejahatan jadi tidak semua orang baik," ucapnya.

Bagi para pelajar, lanjut dia, diimbau tidak sembarang mengunggah data di medsos. "Misal pacaran, sudah dekat kirim foto telanjang. Begitu putus foto disebar," katanya. 

Belum lagi menyebar lokasi rumah dan aktivitas yang dilakukan. "Misal, home alone. Atau berlibur dengan keluarga. Banyak pelaku kejahatan memantau lewat media sosial," tuturnya.

Menurut Eka, pelajar sebaiknya  bijak mengunakan medsos. "Kalau tahu konsekuensi hukumnya, mereka bakal cenderung ngerem dan tidak mudah mengirim informasi," tuturnya.

Agen hukum



Muhammad Nur Efendi selaku Lurah Karangmekar mengatakan, pihaknya mendukung pelaksanaan sosialisasi tersebut agar para RT-RW bisa melek hukum. "Penting adanya pemberian pemahaman bagi mereka, minimal menjadi agen hukum bagi warganya," katanya.

Dia berharap jajaran RT-RW bisa lebih memantau kondisi warganya. "Kalau anak ada yang menawari kerja harus ditelaah dulu jangan sampai jadi korban kejahatan penjualan orang (trafikking), atau KDRT warga harus berani melapor," ungkapnya.

Diakui Effendi, beberapa warga mengadukan kasus hukum ke kelurahan karena masih banyak yang belum memahami. "Kita sebatas memberikan pemahaman dan arahan kemana harus melapor," katanya.

Bagikan: