Pikiran Rakyat
USD Jual 14.099,00 Beli 14.197,00 | Sedikit awan, 19.8 ° C

Pedagang Bendera Musiman Terancam Denda

Ririn Nur Febriani
PEDAGANG Kaki Lima (PKL) termasuk pedagang bendera musiman mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, Jalan Baros, Kota Cimahi, Senin, 6 Agustus 2018. Sembilan pedagang bendera dan belasan PKL yang terjaring razia Satpol PP Kota CImahi mengikuti sidang karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) dengan besaran denda Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu.*
PEDAGANG Kaki Lima (PKL) termasuk pedagang bendera musiman mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, Jalan Baros, Kota Cimahi, Senin, 6 Agustus 2018. Sembilan pedagang bendera dan belasan PKL yang terjaring razia Satpol PP Kota CImahi mengikuti sidang karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) dengan besaran denda Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu.*

CIMAHI, (PR).- Sejumlah pedagang bendera musiman jelang HUT ke-73 RI diamankan petugas Dinas Pol PP dan Damkar Kota Cimahi, Senin 6 Agustus 2018. Mereka terancam dikenai denda karena melanggar peraturan daerah berjualan di tempat tidak sesuai peruntukan.

Tercatat ada sembilan pedagang yang terancam denda dan mengikuti sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Aula Kecamatan Cimahi Selatan Jalan Raya Baros Kota Cimahi. Mereka ditertibkan karena berjualan di sejumlah ruas jalan di Kota Cimahi mulai dari Jalan Encep Kartawiria, Jalan Sangkuriang, Alun-alun Cimahi, Jalan Jenderal Amir Mahmud dan Jalan Mahar Martanegara.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Cimahi, Titi Ratna Kemala mengatakan, para pedagang diamankan karena berjualan di zona terlarang. Mereka melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

"Mereka berjualan di trotoar. Jelas melanggar dan mengganggu ketertiban karena berjualan tidak pada tempatnya," ujarnya.

Diakui Titi, masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) termasuk penjual bendera musiman yang kerap melanggar. Mereka akan ditertibkan secara bertahap.

"Tadi juga masih lihat pedagang yang berjualan di trotoar. Kita akan tertibkan juga secara bertahap," ujarnya.

Dalam penertiban kali ini, petugas hanya membawa pedagang dan beberapa bendera sebagai barang bukti. Setelah disidangkan, barang tersebut akan dikembalikan. Dengan harapan, para pedagang tersebut tidak melakukan pelanggaran Perda lagi.

"Kami tidak melarang orang berjualan, karena terkait dengan harapan mendapat penghasilan. Tapi, mohon ikuti aturan. Jangan sampai trotoar dipakai berjualan menghalangi pejalan kaki, pohon diikat bendera, sampai gunakan kabel dan tiang listrik membahayakan," tuturnya.

Sandi Anggiana (28), pedagang bendera asal Leles, Garut mengaku baru kali ini dia ditertibkan Satpol PP dan disidangkan. Sebelumnya, kata dia, belum pernah mendapat larangan ataupun himbauan dari pemerintah setempat.

"Dari dulu tidak ada larangan ataupun penertiban dari Satpol PP. Mungkin karena saya jualan disini hanya dua minggu saja atau tidak menetap," ujarnya.

Sandi mengklaim bendera yang dijajakan di trotoar jalan tersebut tidak mengganggu pejalan kaki lantaran benderanya digantung menggunakan tali atau tidak dijajakan tepat di trotoar jalan.

"Jadi tidak mengganggu pejalan kaki," katanya.

Hal serupa diungkapkan Ade Entis Tandia (45) warga Kampung Pasir Jambu Desa/Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Dia mengatakan, baru berjualan bendera di depan Kantor Samsat Cimahi Jalan Jenderal Amir Mahmud.

"Tadi kena razia sehingga harus ikut sidang tipiring,kena denda Rp 55.000," ujarnya.

Ade mengaku berjualan bendera di lokasi itu baru seminggu. "Yang terjual belum banyak, paling baru 5 kodi yang terdiri dari umbul-umbul, bandir dan bendera. Saya bakal cari tempat lagi buat jualan, berharap dagangan bisa habis sebelum Agustusan," katanya.

Selain para pedagang bendera, sidang tipiring yang dipimpin Hakim Asmudi.SH dari Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Jaksa Penuntut Umum Hamonangan Purba.SH dari Kejari Cimahi, turut hadir pengusaha rumah makan yang ikut disidangkan. Pengusaha tersebut dikenakan denda Rp.5.000.000,- karena masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sudah habis masa berlaku dan melanggar Perda Kota Cimahi No. 13 tahun 2011 tentang Izin Usaha Perdagangan.***

Bagikan: