Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 29 ° C

Padalarang, Antara Kemewahan dan Kawasan Paling Kumuh di Bandung Barat

Cecep Wijaya Sari
KONDISI kawasan padat penduduk di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Senin 6 Agustus 2018. Kecamatan Padalarang memiliki kawasan terkumuh se-Kabupaten Bandung Barat yang mencapai lebih dari 66 hektare.*
KONDISI kawasan padat penduduk di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Senin 6 Agustus 2018. Kecamatan Padalarang memiliki kawasan terkumuh se-Kabupaten Bandung Barat yang mencapai lebih dari 66 hektare.*

WILAYAH Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dikenal sebagai kawasan perkotaan dengan mobilitas tinggi. Berbagai pusat perniagaan bediri di sepanjang jalur penghubung Bandung dan Kabupaten Cianjur, Sukabumi, serta Bogor ini.

Geliat ekonomi di daerah berpenduduk sekitar 160.000 jiwa itu tak lepas dari dukungan infrastruktur, berupa akses Tol Padalarang. Gerbang tol tersebut langsung terhubung dengan kawasan Kota Baru Parahyangan, kompleks perumahan elit yang asri. Di dalamnya, ada pemandangan Waduk Saguling yang tenang lagi memesona.

Meski demikian, kondisi itu hanyalah pemandangan yang ditemukan di permukaan. Di balik itu, kecamatan yang terdiri atas 10 desa itu menyimpan potret kumuh layakanya kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Lihat saja kawasan Pasar Tagog, sekitar 3 km arah barat dari Gerbang Tol Padalarang. Tumpukan sampah yang berbau menyengat menjadi santapan sehari-hari di pasar yang masuk RW 4-RW5, Desa Kertamulya ini. Memasuki pasar, suasana terasa pengap lantaran jarak antarkios yang berhadapan sangat sempit.

Kondisi itu diperparah dengan areal terminal yang menyatu dengan pasar. Banyaknya angkot yang mengetem dan keluar masuk terminal ditambah pengendara yang kerap melawan arus membuat kawasan ini kian semerawut.

Di belakang pasar dan terminal tersebut, ada juga permukiman warga yang berdesakan. Akses masuk hanya berupa gang kecil selebar 1 meter. Jangan tanya drainase, sebab tak ada cukup ruang untuk itu. 

Kondisi yang tak jauh berbeda, juga terjadi di Desa Padalarang, seberang Desa Kertamulya. Buruknya drainase menyebabkan daerah ini kerap dilanda banjir saat musim hujan. "Banjir membawa lumpur dan sampah yang berbau menyengat," ujar Deden Rukmana, warga yang juga Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Padalarang kepada PR, Senin 6 Agustus 2018.

Bantuan pusat belum memenuhi



Dia mengungkapkan, padatnya penduduk membuat desanya tak lepas dari kekumuhan. Untuk meminimalisasi kawasan kumuh, pihaknya memang mendapatkan bantuan dari pusat melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Namun, bantuan yang diberikan masih jauh dari kebutuhan.

Dari anggaran Rp 1,5 miliar yang diajukan, yang terealisasi hanya Rp 500 juta. Dana itu digunakan untuk perbaikan sanitasi, MCK, perbaikan jalan, serta penyaluran air bersih. "Untuk perbaikan rumah tidak layak huni, belum kami alokasikan. Sebab, kami prioritaskan dulu untuk perbaikan akses dan fasilitas umum," katanya.

Di Padalarang, ada 3 desa yang memiliki kawasan kumuh, yaitu Desa Kertamulya dengan luas kawasan kumuh 26 hektare, Desa Ciburuy 25 hektare, dan Desa Padalarang 15 hektare. Data Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah KBB tahun 2016, Kecamatan Padalarang memiliki kawasan kumuh terluas, yakni 66 hektare di 3 desa, diikuti Kecamatan Cililin 22 hektare (2 desa), Lembang 19 hektare (2 desa), dan Ngamprah 13 hektare (3 desa).

Wilayah dengan luas kumuh di atas 15 hektare ditangani pusat, 10-14 hektare oleh pemerintah provinsi, sedangkan di bawah 10 hektare menjadi tugas pemerintah kabupaten. Dari luas kawasan kumuh 121,79 hektare pada 2016, saat ini masih tersisa 97 hektare. Tahun ini, ada anggaran Rp 7 miliar dari pusat untuk mengentaskan 54 hektare kawasan kumuh di Padalarang.

Kepala Bidang Perencanaan Fisik pada Bappeda Litbang KBB Amir mengungkapkan, kawasan kumuh ditetapkan dari foto citra satelit. Selain itu,  parameter pengklasifikasian kekumuhan suatu wilayah, di antaranya ditentukan berdasarkan sanitasi lingkungan, pengaturan bangunan, lebar jalan, dan kondisi permukiman warga. 

"Dari kriteria ini, kekumuhan memang banyak terjadi di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Wilayah pelosok, seperti Sindangkerta, Cipongkor, Gununghalu, dan Rongga tidak termasuk kategori ini," ujarnya.

Sementara itu, Camat Padalarang Usep Supriatna tak menampik jika wilayahnya termasuk kawasan kumuh. Hal itu menjadi evaluasi baginya untuk melakukan penataan dan pembenahan dengan lebih baik lagi.

"Dengan berbagai bantuan yang ada, kami juga merasa terbantu walaupun masih jauh dari kebutuhan. Namun setidaknya, secara perlahan luas kawasan kumuh terus berkurang," ucapnya.***

Bagikan: