Pikiran Rakyat
USD Jual 14.619,00 Beli 14.521,00 | Badai petir, 21.1 ° C

Bandung Barat Mendapat Tambahan 3 Truk Sampah Agustus Ini

Cecep Wijaya Sari
TRUK angkutan sampah melintas di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kamis, 21 Juni 2018. Terbentur aturan yang berbelit, pengadaan 3 truk sampah untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat terancam gagal.*

NGAMPRAH, (PR).- Pengadaan tiga truk pengangkut sampah di Kabupaten Bandung Barat bakal segera terealisasi Agustus nanti. Penambahan armada tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pengangkutan sampah di setiap titik pelayanan.

"Rencananya, akhir Agustus nanti, tiga truk yang sudah dipesan akan datang. Sekarang, tinggal memastikan untuk kesepakatan warna kendaraan saja," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB Apung Hadiat Purwoko, Senin, 30 Juli 2018.

Seperti diketahui, pengadaan tiga truk pengangkut sampah senilai total Rp 1,2 miliar itu sebelumnya terkendala aturan. Perusahaan penyedia barang yang berlokasi di Jakarta itu harus membuka Nomor Pokok Wajib Pajak cabang di daerah.

Namun, kantor pajak di daerah sudah mengonfirmasi bahwa perusahaan tersebut diperbolehkan untuk tidak membuka NPWP cabang jika terdaftar di KPP Madya ataupun KPP PMA. Diketahui, perusahaan tersebut terdaftar di KPP Madya. 

Dia mengungkapkan, saat ini total armada pengangkut sampah yang dimiliki DLH KBB, yaitu sebanyak 35 unit. Jumlah tersebut jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai sekitar 150 unit. 

Tak hanya itu, saat ini armada pengangkut sampah juga tak memiliki pool, sehingga waktu tempuh untuk menuju TPA cukup lama. "Bahkan, kendaraan bisa sampai menginap di TPA lantaran jauhnya akses dari lokasi pengangkutan sampah," katanya.

Meski demikian, dia mengaku tetap mengoptimalkan sarana yang ada. Sebab, untuk menambah armada ataupun membuat pool, dibutuhkan anggaran yang besar, sedangkan kemampuan daerah masih terbatas.

Untuk menangani masalah sampah, menurut Apung, tak hanya bisa mengandalkan pemerintah daerah. Namun, semua elemen masyarakat harus terlibat. "Makanya, sangat bagus kalau setiap desa bisa melakukan pengolahan sampah sendiri. Itu bisa meminimalkan pembuangan sampah ke TPA," katanya.

Terkait dengan kondisi itu, dia pun mendorong agar setiap Badan Usaha Milik Desa bisa menjadikan pengolahan sampah sebagai salah satu unit usaha. Hal ini pun harus didukung dengan regulasi agar Bumdes juga mendapatkan dukungan dana dari pemerintah desa.

"Ini sudah disosialisasikan ke desa-desa, tetapi responsnya belum cukup bagus. Mudah-mudahan kepemimpinan kepala daerah baru nanti, bisa mendukung hal ini dengan regulasi," ujarnya.***

Bagikan: