Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Badai petir, 29.3 ° C

Pileg 2019, Pindah Parpol Dua Legislator Masih Aktif di DPRD

Ririn Nur Febriani

CIMAHI, (PR).- Maju dengan partai politik (parpol) berbeda untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, dua legislator masih aktif bekerja di DPRD Kota Cimahi. DPRD Kota Cimahi menunggu pengajuan resmi dari parpol untuk memproses status dua legislator tersebut lebih lanjut sesuai aturan.

Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kota Cimahi, Ahmad Gunawan, Minggu 29 Juli 2018. "Data resmi parpol kepada dewan belum ada. Kalau sudah ada pengajuan dari parpol bersangkutan dan KPU, kami akan menegakkan aturan dan segera mengambil langkah terkait statusnya" ujarnya.

Agun mengatakan, dirinya baru mendapat informasi dua legislator pindah perahu untuk Pileg 2019 yaitu Nurhasan dan Neng Cucu yang keduanya berasal dari Partai Hanura. "Infonya dari masyarakat ya dua nama itu, tapi secara resmi diajukan parpol belum ada. Makanya, mereka masih bertugas termasuk rapat-rapat di kantor maupun kunjungan kerja luar daerah. Atas kinerjanya tersebut, sejumlah hak masih diterima," katanya.

Menurut Agun, terdapat tiga hal yang menyebabkan legislator di-Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai UU MD3. "Yang bisa diberhentikan dari anggota dewan yaitu meninggal dunia, mundur, hingga diberhentikan dengan berbagai sebab termasuk pelanggaran pidana," ungkapnya. Mekanisme PAW anggota dewan yaitu parpol melaporkan ke DPRD Kota Cimahi secara tertulis, dilakukan pemberhentian anggota dewan, dan melakukan PAW dengan caleg nomor berikutnya sesuai data di KPU. 

"Begitu pengajuan parpol masuk, kami akan segera memproses. Normatifnya di tingkat DPRD Kota Cimahi butuh 7 hari, di Pemkot Cimahi sekitar 14 hari, dan di Pemprov Jabar 14 hari. Waktu sekitar sebulan prosesnya, kalau tidak ada hambatan atau kendala," katanya. DPRD Kota Cimahi menegaskan, jika belum ada pengajuan dari parpol tidak bisa dilakukan proses pemberhentian dari keanggotaan DPRD Kota Cimahi. "Silahkan masyarakat memberi masukan, sebagai bagian pertimbangan juga. Namun, tetap dasar proses PAW pengajuan resmi parpol. Selama belum dipecat atau diberhentikan parpolnya, ya tetap bekerja sebagai legislator," tuturnya. 

"Hijau"-kan Cimahi



Ketua DPC PPP Kota Cimahi Agus Solihin membenarkan Nurhasan dan Neng Cucu pindah ke PPP.  "Betul mereka ikut nyaleg bersama PPP. Secara aturan PKPU 2018 harus ada surat pengunduran dari partai sebelumnya dan sudah ada," ujarnya.

Asol mengatakan, PPP menerima mereka karena dalam penjaringan bacaleg mengakomodir calon dari internal maupun eksternal. "Mereka bergabung ingin meng'hijau'kan Kota Cimahi dengan meningkatkan suara PPP di Pileg 2019. Kami menilai, mereka bisa membantu membesarkan partai terbukti dan teruji punya konstituen dan basis massa yang tetap," imbuhnya.

Terkait masalah PAW, lanjut Asol, mereka komitmen siap ikuti aturan yang berlaku. "Untuk PAW, urusan partai sebelumnya. Kami tidak mengurusi masalah internal parpol lain, kalau menyangkut administrasi untuk Pileg 2019 kami siap bantu," tuturnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Cimahi Nurhasan memutuskan pindah parpol karena merasa tidak dihargai Hanura. "Saya menilai ada sesuatu, gejalanya kurang bagus. Infonya, posisi saya pada Pileg 2019 bakal digantikan oleh mantan pejabat Pemkot Cimahi yang dinilai lebih bagus. Saya konfirmasi ke pimpinan Hanura Cimahi, tidak ada kejelasan. Lebih baik saya ambil sikap, lakukan ikhtiar politik dan mendapat tempat di PPP," katanya.

Menurut Nurhasan, pimpinan partai dengan manajemen organisasi yang pintar bakal menempatkan orang yang berpotensi meningkatkan suara. "Saya sudah petahana sebagai dewan 3 kali, mestinya tidak digeser," ungkapnya.

Dirinya memilih nyaleg lewat parpol lain. "Saya melihat peluang di parpol lain, terutama adanya perubahan dapil di Cimahi Utara. Saya tidak ingin beririsan dengan petahana dewan lain agar berpeluang menang. Di partai baru, saya mendapat penghargaan dan malah ditempatkan di dapil lama dan mendapat nomor urut 1," jelasnya.

Petahana dewan



Terkait masa kerja di DPRD Kota Cimahi, lanjut Nurhasan, pihaknya terbuka menerima konsekuensi. "Itu konsekuensi, termasuk harus pergantian antar waktu (PAW) keanggotaan di DPRD Kota Cimahi asal sesuai aturan," katanya.

Jika proses pencalegannya dianggap belum memenuhi syarat, lanjut Nurhasan, dirinya bakal segera menyelesaikan. "Soal berkas administrasi yang kurang akan saya selesaikan, kan sampai tanggal 31 Juli 2018 masih ada waktu. Saya mengajukan surat keterangan mundur ke DPP Hanura langsung,  kalau memang harus ada surat ke DPC Hanura Cimahi juga ya saya akan buat karena pengunduran diri kan sifatnya sepihak. Memang masih dalam proses surat keterangan proses pengunduran diri yang belum rampung," ujarnya.

Ketua KPU Kota Cimahi Dadan Fadilah Rivai mengatakan, KPU mengakomodir petahana dewan yang hendak nyaleg di partai politik lain. Secara prinsip, tidak ada masalah adanya perpindahan partai anggota dewan namun ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi. "Salah satu ketentuan harus mundur dari partai asal dan mundur sebagai anggota legislatif," ujarnya.

Menurut data pencalegan yang masuk di KPU Kota Cimahi, terdapat dua anggota DPRD Kota Cimahi yang maju Pileg 2019 dari parpol lain. "Ada Nurhasan dan Neng Cucu. Untuk Neng Cucu, persyaratan sudah clear. Sedangkan Nurhasan, masuk daftar Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena ada syarat yang belum lengkap," ujarnya, saat ditemui di kantor KPU Kota Cimahi Jalan Pesantren Kota Cimahi.

Ketentuan persyaratan bakal calon legislatif terdapat di dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pasal 7 ayat 1 huruf s PKPU tersebut berbunyi, "mengundurkan diri sebagai sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir. Pasal 7 ayat 5 menyatakan bahwa pengunduran diri sebagai anggota DPR-DPRD bagi caleg harus disampaikan ke pimpinan partai politik dan pimpinan lembaga legislatif.

Atas kekurangan persyaratan tersebut, KPU Kota Cimahi bakal konfirmasi ke partai pengusung. "Kami tidak masuk ke urusan internal antar parpol soal alasan dia berpindah perahu. Kami hanya minta kepastian mundur dari parpol lama dengan dibuktikan surat resmi, serta konfirmasi ke parpol pengusung soal administrasinya," katanya. 

Batas waktu perbaikan administrasi bacaleg Pileg 2019 berlangsung hingga 31 Juli 2018. "Perbaikan dan kekurangan administrasi bacaleg sampai 31 Juli 2018. Kami tunggu untuk menyelesaikan kekurangan syarat administrasi," jelasnya.***

Bagikan: