Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 21.4 ° C

Terkait Kasus Abubakar, KPK Panggil Ketua KPU Bandung Barat

Gita Pratiwi (error)

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung Barat Iing Nurdin. Hal ini dilakukan terkait enyidikan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018 Abubakar.



"Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua KPU Bandung Barat Iing Nurdin sebagai saksi untuk tersangka Abubakar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dilaporkan Antara, Senin 26 Juli 2018, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka lainnya dalam kasus itu Weti Lembanawati.

Sejumlah pejabat Bandung Barat juga diperiksa



Dua saksi itu masih di kalangan pejabat Pemkab Bandung Barat. Antara lain Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Asep Sudiro dan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tommy Mulyawan.

KPK, pada 11 April 2018 lalu mengumumkan empat tersangka tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Bandung Barat Abubakar.

Diduga sebagai penerima yakni Bupati Bandung Barat 2013-2018 Abubakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto.

Diduga sebagai pemberi yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat.

Abubakar diduga telah meminta uang ke sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat 2018-2023.

Untuk mengumpulkan dana tersebut, Abubakar meminta bantuan Weti Lembanawati dan Adiyoto.

Tim KPK juga mengamankan barang bukti sebesar Rp 435 juta terkait kasus tersebut.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Asep Hikayat disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Abubakar, Weti Lembanawati, dan Adiyoto disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Bagikan: