Pikiran Rakyat
USD Jual 13.961,00 Beli 14.059,00 | Umumnya cerah, 31.7 ° C

Ormas dan LSM Sedot Rp 4 Miliar Kas Pemkab Bandung Barat

Hendro Susilo Husodo

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menganggarkan lebih dari Rp 4 miliar untuk pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Akan tetapi, pembagiannya kepada 329 ormas/OKP/LSM yang ada di Bandung Barat belum merata. 

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kesbangpol Bandung Barat, Jaja mengatakan, pemberian uang pembinaan itu dimaksudkan untuk menunjang kegiatan ormas/OKP/LSM. Namun, dia menyebutkan, untuk saat ini pemerintah daerah belum bisa memberikan uang pembinaan kepada seluruh ormas/OKP/LSM, karena jumlahnya yang sangat banyak.

"Kami akan mengajukan kepada bupati yang baru, bupati terpilih, supaya nanti itu semua ormas/OKP/LSM di Bandung Barat bisa dapat (uang pembinaan). Besar atau kecilnya tergantung dari kesiapan APBD," kata Jaja di sela sosialisasi empat pilar kebangsaan yang digelar di Lembang, Selasa, 3 Juli 2018.

Jaja tak menyebutkan berapa nominal uang pembinaan yang diberikan kepada setiap ormas/OKP/LSM. Meski begitu, dia mengakui bahwa nilainya tidak sama. Menurut dia, uang pembinaan tersebut cenderung dimanfaatkan oleh ormas/OKP/LSM untuk kebutuhan organisasi. Alhasil, belum banyak yang digunakan untuk kepentingan masyarakat 

"Sebetulnya, karena nominalnya tidak besar, jadi lebih diarahkan untuk ormas/OKP/LSM itu sendiri, seperti untuk sarana prasarana mereka. Program kegiatan yang mereka adakan kami arahkan supaya mengenai masyarakat. Jadi, yang pertama itu untuk organisasi, misalkan buat sekretariatnya. Kemudian untuk masyarakat," tuturnya. 

Di samping memberikan uang pembinaan, dia menambahkan, Kantor Kesbangpol Bandung Barat juga melakukan sejumlah program pembinaan. Di antaranya, dengan cara menggelar sosialisasi. Pembinaan juga dilakukan kepada ormas/OKP/LSM melalui pengarahan agar mereka menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang ditetapkan.

Harus taat aturan



Di tempat yang sama, Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Bandung Barat, Aseng Junaedi menyatakan, ormas/OKP/LSM memiliki fungsi kontrol kepada pemerintah. Namun demikian, fungsi tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan. Dengan demikian, tidak ada kesan arogan seperti ketika terjadi pengrusakan kantor pemda dan penganiayaan pegawai pemda oleh oknum ormas beberapa waktu lalu.

"Berkiprahlah, sampaikan aspirasinya tidak dengan cara seperti yang sudah-sudah. Mudah-mudahan (pengrusakan dan penganiayaan) itu yang pertama dan terakhir. Kan itu namanya lembaga (pemerintahan). Kami kan bisa tuntut, karena sudah merusak alat-alat negara. Namun, siapa mereka itu? Kan masyarakat kita juga, yang harus dibina. Jangam dipukul, tapi dirangkul," kata Aseng. 

Menurut dia, ormas/OKP/LSM merupakan jaringan kerja pemerintah. Dengan caranya masing-masing, ormas/OKP/LSM itu pun diharapkan dapat berkontribusi bagi kemajuan Bandung Barat. Setidaknya dengan menciptakan kondusivitas, sehingga program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik.

"Ada take and give lah antara pemerintah dengan ormas, itu yang kami harapkan. Oleh karena itu, tugas Kantor Kesbangpol tiada lain bagaimana membina, menghimpun, ormas atau organisasi politik yang ada di Bandung Barat ini, sehingga tercipta kondusivitas. Apabila sebuah negara, kabupaten/kota, dalam keadaan aman dan tertib, apapun bisa berjalan dengan baik," ucapnya. 

Lebih lanjut, Aseng mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesbangpol dalam menyosialisasikan empat pilar wawasan kebangsaan. Pasalnya, sosialisasi tersebut dilaksanakan sepekan setelah pilkada. "Tidak ada lagi, saya nomor satu, saya nomor dua, atau saya nomor tiga. Kita bersatu kembali. Yuk, mari kita interospeksi, evaluasi, dan tetap jalin silaturahmi demi kemajuan Bandung Barat," ucapnya.***

Bagikan: