Pikiran Rakyat
USD Jual 14.558,00 Beli 14.460,00 | Umumnya berawan, 28.1 ° C

Hoaks, Situs Penghitungan Suara Dibajak

Joko Pambudi
Warga mengakses situs penghitungan suara di KPU Jabar Jalan Garut Kota Bandung, Kamis, 28 Juni 2018.*

BANDUNG, (PR).- Beredarnya informasi mengenai pembajakan situs penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat dipastikan merupakan berita bohong atau hoaks. Kendala saat mengakses situs salah satunya berkaitan dengan besarnya jumlah data yang harus dimasukkan ke dalam situs tersebut.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Jabar Ferdhiman Bariguna kepada para wartawan terkait beredarnya berita web KPU di-hack, di Kantor KPU Jabar Bandung, Kamis, 28 Juni 2018. Menurut dia, selain karena data yang dimasukkan cukup banyak, ada juga kerusakan server di KPU RI.

"Tapi sekarang sudah normal, penghitungan sudah mencapai 56,31%," ujarnya.

Pernyataan tersebut dikemukakan menyusul beredarnya informasi mengenai https://infokpujabar.org yang memuat proses penghitungan suara Pilkada Jabar di-hack atau dibajak. Dia mengatakan, kalaupun sulit dibuka, hal itu dinilai wajar karena proses entry data yang sangat besar. 

Hingga saat ini, dia menambahkan, proses rekapitulasi hasil pemungutan suara masih berlangsung di tingkat kecamatan. "Sesuai jadwal, penetapan dan pengumuman hasil pemungutan suara direncanakan berlangsung 7 - 9 Juli 2018," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat menuturkan, penghitungan suara dilakukan di tingkat TPS sejak hari pemilihan. Kemudian secara berjenjang hasil hitung tersebut akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Sedianya, rekapitulasi di tingkat KPU Jawa Barat akan dilaksanakan pada 7-9 Juli mendatang. Hasil rekapitulasi tersebut yang secara resmi menjadi penentu siapa yang menjadi pemenang.

Di sisi lain, perkembangan penghitungan juga bisa diakses publik melalui situs KPU. Layanan ini merupakan hasil hitung dari setiap KPPS yang dikirim secara langsung ke sistem yang sudah disiapkan.

Namun Yayat menegaskan, data ini belum menyeluruh dan belum tentu sepenuhnya merepresentasikan hasil akhir. "Itu belum final. Secara hukum dan jadi acuan, rekapitulasi secara berjenjang dari KPU," kata Yayat.***

Bagikan: