Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 29.3 ° C

Pengadaan Truk Sampah Senilai Rp 1,2 Miliar Terancam Gagal

Cecep Wijaya Sari
TRUK angkutan sampah melintas di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kamis, 21 Juni 2018. Terbentur aturan yang berbelit, pengadaan 3 truk sampah untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat terancam gagal.*
TRUK angkutan sampah melintas di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kamis, 21 Juni 2018. Terbentur aturan yang berbelit, pengadaan 3 truk sampah untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat terancam gagal.*

NGAMPRAH, (PR).- Pengadaan tiga truk pengangkut sampah  senilai Rp 1,2 miliar di Kabupaten Bandung Barat terancam gagal karena terbentur aturan. Soalnya, perusahaan penyedia barang tersebut diharuskan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) cabang di daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Apung Hadiat Purwoko mengungkapkan, pengadaan tiga truk sampah tersebut dilakukan melalui e-katalog dengan perusahaan penyedia barang yang berlokasi di Jakarta. "Secara spesifikasi, truk dari perusahaan tersebut sudah sesuai kebutuhan. Namun, transaksi tidak bisa dilakukan lantaran terbentur aturan," tuturnya di Ngamprah, Kamis, 21 Juni 2018.

Aturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 yang ditindaklanjuti peraturan bupati. Dalam aturan itu, setiap wajib pajak baik badan maupun perorangan yang melakukan usaha di Jabar diwajibkan memiliki NPWP cabang.

Selain itu, juga ada surat edaran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentang hal serupa pada 2 April 2018. Surat itu di antaranya menyebutkan, badan usaha yang memiliki tempat usaha berbeda dengan tempat kedudukan wajib membuka NPWP cabang di kantor pajak di sekitar tempat usaha tersebut.

Apung juga mengungkapkan, pihaknya sudah meminta perusahaan tersebut untuk membuka NPWP cabang. "Namun perusahaan itu tidak mau dengan berbagai alasan dan pertimbangan mereka," tuturnya.

Akibatnya, pengadaan tiga truk pengangkut sampah masing-masing senilai Rp 400 juta yang sejatinya selesai triwulan kedua ini tersendat. Padahal, sarana tersebut saat ini sangat dibutuhkan untuk pelayanan pengangkutan sampah di Bandung Barat.

Berdasarkan data Unit Pelayanan Teknis Pengangkutan Sampah Bandung Barat, saat ini jumlah armada pengangkut sampah, yaitu 35 unit, terdiri atas dump truk dan arm roll. Setiap hari, sejumlah armada ini beroperasi bahkan hingga larut malam.

Namun tetap saja, tidak semua sampah di KBB bisa terangkut. Dari produksi sampah sekitar 650 ton per hari, yang terangkut  ke TPA Sarimukti di Cipatat hanya sekitar 150 ton.

"Artinya, kebutuhan truk pengangkut sampah ini mendesak. Jadi sayang sekali jika tersendat karena aturan. Bukan menyalahkan aturannya, tetapi bagaimana solusinya agar pelayanan publik tidak tersendat," ujar Apung.

Sementara itu, narahubung KPP Pratama Cimahi Hamid Tianlean menuturkan, pihaknya tetap bepergang pada aturan tersebut. Dia juga mengaku sudah menyosialisasikan hal itu kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

"Sudah kami jelaskan kepada teman-teman di Pemda dan mereka juga sudah pada tahu. Aturan ini seharusnya dijalankan pada 2013 tetapi baru bisa terlaksaana 2017," katanya.

Dia juga mengungkapkan, aturan tersebut mengharuskan perusahaan memiliki NPWP cabang. Namun jika perusahaan tersebut terdaftar di KPP Madya ataupun KPP PMA, tidak harus buka NPWP cabang.***

Bagikan: