Pikiran Rakyat
USD Jual 14.118,00 Beli 14.216,00 | Sebagian cerah, 29.9 ° C

Anggaran THR Membengkak, Pemkot Cimahi Gunakan Dana Akress

Ririn Nur Febriani

CIMAHI, (PR).- Besaran tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) membengkak karena muncul komponen tunjangan yang dibebankan pada APBD.Pemkot Cimahi berupaya menutupi kebutuhan anggaran pembayaran THR dengan menggunakan anggaran belanja pegawai di pos akress.

Pembayaran THR dilakukan setelah verifikasi absensi kehadiran dan apel dilakukan sebagai dasar tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN Pemkot Cimahi.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi  Muhammad Yani, Rabu 6 Juni 2018.

"Di APBD 2018 kita sudah menyiapkan anggaran untuk THR, tapi karena ada tambahan komponen THR soal tunjangan daerah maka anggaran kurang.  Kekurangan ini kita harapkan bisa dipenuhi dari dana akress gaji," katanya.  

Dia menjelaskan, sebelumnya perhitungan anggaran THR dihitung hanya berdasarkan besaran gaji pokok, namun pemerintah pusat memutuskan untuk menambah sejumlah komponen tunjangan, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan tambahan, dan tunjangan kinerja ke dalam THR. 

Hal itu tercantum dalam Surat Mendagri No. 903/3387/SJ tgl 30 Mei 2018, disebutkan dana THR dan gaji ke-13 bersumber dari APBD. Dalam poin 6 surat itu, dijelaskan bahwa Pemda dapat melakukan penggeseran anggaran dari nomenklatur lain untuk dialokasikan kepada anggaran THR dan gaji ke-13. Pada poin 7, disebutkan perubahan tersebut cukup dilakukan dengan mengubah penjabaran APBD TA 2018, tanpa menunggu Perubahan APDB TA 2018.

"Artinya besaran anggaran THR tahun ini tidak jauh berbeda dari anggaran gaji bulan Juni," ujarnya.

Pos dana akress, jelasnya, merupakan anggaran lebih untuk pembayaran gaji dan tunjangan tak terduga yang ada di anggaran belanja pegawai di pos Belanja Tidak Langsung, besarannya 2,5 persen dari total belanja gaji biasanya dipakai untuk membayar kenaikan pangkat, dan kebutuhan gaji lainnya.

Sebelumnya, anggaran THR (gaji)  yang telah disiapkan mencapai Rp19.071.873.477. "Akan ada penambahan kebutuhan anggaran, mudah-mudahan cukup," katanya.

Lembur



Kepala Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi Harjono menyatakan, penyaluran gaji bulan Juni 2018 sudah dilakukan sejak awal Juni dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sejak Senin 4 Juni 2018. "Sekarang kita proses penyaluran THR sambil menunggu proses verifikasi absensi dan kehadiran apel untuk dasar TKD. Diajukan oleh tiap dinas," ujarnya.

Untuk memastikan TKD khusus THR, pihaknya harus bekerja lembur untuk memvalidasi absensi dan penilaian terhadap kinerja para ASN.

Hingga saat ini, dari 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Cimahi, sudah 24 yang sudah tervalidasi. Sementara tiga uni kerja, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan RSUD Cibabat masih dalam proses validasi. Setelah proses validasi dan penilaian tuntas, maka data akan langsung diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Cimahi untuk proses pencairan.

"Hari ini terakhir proses validasi absensi dan penilaian. Saya intruksikan untuk lembur karena THR ditunggu," kata Harjono. 

LSM minta THR



Sementara itu, Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi mengimbau organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak meminta THR ke sejumlah perusahaan. Pasalnya hal itu tidak didasari aturan legal. 

"Untuk ormas atau LSM mengajukan atau meminta THR tidak dibenarkan, kecuali kalau yang bersangkutan memberikan secara pribadi seikhlasnya baru itu diperbolehkan," ujar Kepala Kantor Kesbang Kota Cimahi Totong Solehudin, Rabu 6 Juni 2018.

Pasalnya, untuk instansi pemerintahan tidak memiliki anggaran untuk memberikan THR kepada ormas dan LSM.  Selama ini, kata Totong, tidak bisa dipungkuri terkait ormas yang mengajukan atau meminta THR ke perusahaan dan lembaga di Cimahi tersebut masih tetap ada.

"Tidak bisa dipungkiri memang sudah tradisi, berdasarkan informasi di lapangan masih ada ormas dan LSM yang meminta THR," katanya.

Jumlah ormas atau LSM yang terdaftar di Kesbang Kota Cimahi mencapai 387. Pihaknya mengaku telah melakukan antisipasi agar tidak marak ormas yang meminta THR.

"Kita selalu menggelar kegiatan untuk melakukan pembinaan agar hal-hal seperti itu tidak banyak terjadi," kata Totong.

Bahkan, pihaknya melarang ormas yang ada di Kota Cimahi untuk meminta THR dengan cara mengajukan proposal apalagi dengan paksaan.

"Tidak ada aturannya, ormas meminta THR apalagi mengajukan proposal seperti itu, tapi kita sudah antisipasi untuk hal-hal seperti itu dan mudah-mudahan mereka komitmen tidak melakukannya," katanya.***

Bagikan: