Pikiran Rakyat
USD Jual 14.619,00 Beli 14.521,00 | Berawan, 21.8 ° C

Disnakertrans Kota Cimahi Minta Buruh Manfaatkan Posko Pengaduan THR

Ririn Nur Febriani
Ratusan buruh Kota Cimahi tak puas akan besaran rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi 2018 yang mengacu PP No. 78/2015 tentang Pengupahan.*

CIMAHI, (PR).- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Cimahi membuka posko  pengaduan tunjangan hari raya (THR) tahun 2018. Posko tersebut dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk mengadu soal THR.

"Kita buka Posko pengaduan THR. Bagi pekerja yang akan mengadukan masalah keterlambatan pembayaran THR di tahun 2018 bisa datang langsung ke posko," ujar Kepala Dinas Disnakertrans Kota Cimahi Supendi Heryadi, Rabu 30 Mei 2018. 

Lokasi posko digelar di kantor Disnaker Kota Cimahi di kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi gedung C lantai 2. Tiap hari akan ada personil yang berjaga menerima pengaduan di posko.

Data dari Disnakertrans Kota Cimahi, jumlah perusahaan di Cimahi mencapai 593 perusahaan. Terdiri dari 131 perusahaan besar, 91 perusahaan sedang, 282 perusahaan kecil dan 89 perusahaan mikro. Total jumlah pekerja mencapai 82.000 orang.

Kementrian Ketenagakerjaan mengatur THR wajib dibayar paling lambat 7 hari (H-7) sebelum Idul Fitri. Tiga sanksi disiapkan pemerintah jika perusahaan melakukan pelanggaran pembayaran THR, mulai dari denda 5%, teguran tertulis, hingga pembatasan kegiatan usaha.

Sebagai himbauan kepads perusahaan, Pemkot Cimahi bakal mengirim surat edaran Wali Kota Cimahi terkait THR. "Pembayaran THR itu ada aturannya, nanti akan dirinci dalam surat edaran Walikota sebagai bentuk himbauan bagi perusahaan agar menunaikan kewajiban membayara THR," tuturnya.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Disnaker Kota Cimahi, Asep Herman, menyatakan,  pendirian posko dimaksudkan sebagai bagian dari langkah pemerintah menampung keluhan karyawan, berkaitan dengan penyaluran THR yang menjadi kewajiban perusahaan. 

"Oleh karenanya, kami meminta buruh atau pekerja melapor jika mereka tidak memperoleh haknya dengan baik dalam hal THR," ucapnya.

Tahun lalu tidak ada pengaduan



Menurut Asep, setiap tahunnya posko pengaduan tersebut dibentuk. "Tahun lalu juga dibentuk posko, jumlah pengaduan tidak ada," ungkapnya.

Untuk itu sangat diharapkan kerja sama dari karyawan memanfaatkan posko pengaduan THR. "Setiap hari ada personil yang bertugas di posko pengaduan. Termasuk petugas pengawas perusahaan sehingga mudah untuk melakukan korscek ke perusahaan jika ada pengaduan dari pekerja," katanya.

Siti Eni, Koordinator Departemen Perjuangan Buruh Perempuan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Cimahi, mengatakan, Pemkot Cimahi perlu meningkatkan sosialisasi keberadaan Posko Pengaduan THR. "Misal, proses yang ditempuh oleh buruh perlu seperti apa supaya kalau ada kasus berkaitan THR bisa langsung ditindaklanjuti," ujarnya.

Seyogyanya, pengusaha memang harus membayarkan THR sebagai hak pekerja. "Terutama, bagaimana pemerintah juga proaktif mendorong pengusaha membayar THR sebagai urusan wajib mereka demi terpenuhinya hak karyawan," ungkapnya.***

Bagikan: