Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian cerah, 31.1 ° C

Ada Tol dan Marak Investasi Komersial, Lindungi Bandung Selatan!

Tri Joko Her Riadi
Supardiono Sobirin dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS)  menyampaikan pemaparannya pada acara Riung Mungpulung Gerakan Gandrung Tatangkalan (Rakgantang) di Hutan Kota Babakan Siliwangi, Minggu 6 Mei 2018.*
Supardiono Sobirin dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) menyampaikan pemaparannya pada acara Riung Mungpulung Gerakan Gandrung Tatangkalan (Rakgantang) di Hutan Kota Babakan Siliwangi, Minggu 6 Mei 2018.*

BANDUNG, (PR).- Kawasan Bandung selatan, yang memiliki peran strategis dalam konservasi dan sumber air tanah, semakin terancam oleh pesatnya kegiatan komersial. Belajar dari rumitnya pengelolaan kawasan Bandung utara, Pemprov Jawa Barat perlu segera memperkuat regulasi dan penegakannya.

Berdasarkan dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jabar 2009-2029, sebagian kawasan Bandung selatan, terutama daerah-daerah di sekitar Sindangkerta (Kabupaten Bandung Barat), merupakan salah satu kawasan strategis provinsi yang dinamai kawasan hulu Sungai Citarum. Namun, berbeda dengan kawasan Bandung utara  yang sudah memiliki peraturan daerah tersendiri, fungsi strategis kawasan Bandung selatan belum mendapat sokongan regulasi yang sama kuat.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat Dadan Ramdan menyatakan, kawasan Bandung selatan memiliki fungsi konservasi yang sama pentingnya dengan kawasan Bandung utara. Soalnya, sampai dengan hari ini, kawasan Bandung selatan merupakan pemasok utama layanan air bersih bagi jutaan warga di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.

”Kehadiran tol baru yang mempermudah akses ke selatan diikuti oleh makin kuatnya investasi komersial, baik di sektor wisata maupun permukiman. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah lewat penguatan regulasi,” katanya seusai diskusi Rakgantang (Gerakan Gandrung Tatangkalan) di Hutan Kota Babakan Siliwangi, Kota Bandung, Minggu 6 Mei 2018.

Ia mengingatkan, kelambanan antisipasi bakal membuat kawasan Bandung selatan bernasib tak jauh beda dengan kawasan Bandung utara. Desakan kepentingan ekonomi membuat kawasan konservasi itu semakin kehilangan daerah resapan. Sebaliknya, hutan beton tumbuh makin subur.

Dadan menuturkan, kawasan Bandung selatan membutuhkan perda khusus sebagaimana dimiliki kawasan Bandung utara. Lewat perda tersebut, cakupan perlindungan kawasan Bandung selatan bisa lebih luas dari wilayah yang saat ini ditetapkan sebagai kawasan hulu Sungai Citarum. ”Pembuatan perda khusus tentu saja harus diikuti dengan ketegasan penegakannya. Kita harus belajar banyak dari apa yang terjadi di kawasan Bandung utara,” tuturnya.

Meskipun demikian, tugas memelihara kawasan Bandung selatan tidak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurut Dadan, masyarakat dan komunitas harus bersama-sama mengambil peran dalam kerja besar tersebut. Gerakan menanam pohon, seperti disuarakan oleh Rakgantang, merupakan salah satu cara yang dapat diambil.

Mulai tergerus



Koordinator Dewan Pakar DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda) Supardiyono Sobirin mengungkapkan, Rakgantang merupakan gagasan yang dilahirkan oleh Solihin GP ketika menjabat Gubernur Jawa Barat pada 1970. Mulai 2017, DPKLTS menghidupkan lagi gerakan tersebut sebagai alternatif jalan keluar atas makin banyaknya bencana ekologis yang terjadi di Jabar.

Menurut dia, Jabar membutuhkan kawasan lindung seluas 55% dari total luas wilayah. Namun, berdasarkan kajian DPKLTS, saat ini, hanya 23% lahan yang berfungsi efektif sebagai kawasan lindung. Luasan lahan itu pun mulai tergerus oleh aktivitas perambahan hutan.

”Kami mendorong agar segera dilakukan revisi rencana tata ruang wilayah, dise­suaikan dengan karakter alam Jabar. Kami juga mengimbau agar kemitraan dengan dunia usaha tidak melenceng dari karakter pelestarian kawasan lindung,” ujarnya.

Panitia diskusi Taufan Suranto menyatakan, meski dicetuskan hampir 50 tahun lalu, Rakgantang masih relevan diterapkan di Jabar. Keterlibatan masyarakat, komunitas, perusahaan, dan lembaga-lembaga bakal menentukan efektivitas gerakan tersebut.

”Hari ini, ada 20-an komunitas lingkungan dan seniman yang memberikan komitmennya. Ada juga beberapa lembaga yang sudah menyatakan dukungan,” kata Taufan. ***

Bagikan: