Pikiran Rakyat
USD Jual 14.006,00 Beli 14.104,00 | Cerah berawan, 27.4 ° C

Bangunan Liar di Bandung Utara Segera Ditertibkan

Ecep Sukirman
SEJUMLAH bangunan vila memenuhi salah satu bukit di Kawasan Bandung Utara (KBU), Desa Cihanjuangrahayu, Kecamatan parongpong, Kabupaten Bandung Barat.*
SEJUMLAH bangunan vila memenuhi salah satu bukit di Kawasan Bandung Utara (KBU), Desa Cihanjuangrahayu, Kecamatan parongpong, Kabupaten Bandung Barat.*

SOREANG, (PR).- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung terus menyisir beberapa bangunan tidak berizin di Kawasan Bandung Utara. Penyisiran bangunan tersebut dilakukan dalam upaya penegakkan peraturan daerah di samping penindakan dugaan alih fungsi lahan di wilayah tersebut.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung Usman Sayogi mengatakan, dalam kurun waktu hingga Maret 2018, pihaknya telah melakukan penindakan kepada para pemilik bangunan di utara Kabupaten Bandung yang tidak mengantongi izin. Beberapa bangunan yang ditertibkan itu salah satunya yakni pembangunan kawasan perumahan.

“Kami telah melakukan penertiban perizinan pembangunan perumahan dan kegiatan lainnya di wilayah Kecamatan Cimenyan. Pembangunan di kawasan utara itu tidak bisa serampangan dilakukan karena kawasan itu merupakan kawasan strategis Provinsi Jawa Barat. Setiap pembangunan di kawasan ini, harus melengkapi segala perizinan dan tidak bisa hanya mengantongi sebagian izin,” ungkap Usman saat dikonfirmasi di Soreang, Kamis 26 April 2018.

Tindakan nyata



Dijelaskan Usman, upaya penindakan pelanggaran tersebut di antaranya penindakan terhadap kegiatan pembangunan rumah tinggal cluster di daerah Cibentar Desa Cikadut dengan luas mencapai 2.242 meter persegi. Kemudian, kegiatan pematangan lahan untuk perumahan di daerah Pasir Malati dengan luas 12 ribu meter persegi dan pembangunan rumah tinggal cluster di Sasakbatu Desa Mandala Mekar seluas 1.500 meter persegi.

"Kami melakukan penyegelan terhadap kegiatan pematangan lahan untuk perumahan di daerah Pasir Malati karena pihak pengembang sama sekali tidak mengantongi ijin. Selain itu, lokasi yang nantinya akan dijadikan perumahan itu sangat berpotensi terjadinya longsor, baik yang akan terjadi di wilayah itu maupun akan menimpa ke lokasi lain," ujar Usman.

Perkembangan saat ini, lanjut Usman, pembangunan rumah tinggal cluster di Mandala Mekar sudah dihentikan. Pihak pengembang perumahan tersebut saat ini sedang mengurus perijinannya. Sedangkan pembangunan kegiatan perumahan di Desa Cikadut sudah mempunyai rekomendasi Gubernur Jawa Barat dan saat ini sedang memproses surat perizinan lainnya.

Dengan tindakan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bandung itu, dikatakan Usman, diharapkan mampu mengeliminir segala pelanggaran yang terjadi, terlebih berpotensi terhadap ancaman bencana. Dikatakan Usman, dalam melakukan penindakan tersebut pihaknya selalu berkoordinasi dengan Satpol PP Jawa Barat.

Untuk diketahui, pemanfaatan lahan kawasan Bandung Utara tidak bisa dilakukan sembarangan. Hal itu dikarenakan kawasan itu merupakan kawasan strategis Jawa Barat. Segala pemanfaatan lahan di KBU ini harus mengantongi rekomendasi gubernur dan perijinan lainnya yang diterbitkan kota/kabupaten kawasan Bandung Utara. ***

Bagikan: