Pikiran Rakyat
USD Jual 14.558,00 Beli 14.460,00 | Sebagian berawan, 20.4 ° C

Proyek Perumahan Tak Berizin di Kampung Adat Cireundeu Harus Dihentikan

Ririn Nur Febriani

CIMAHI, (PR).- Komisi III DPRD Kota Cimahi melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak)ke lokasi proyek pembangunan perumahan yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan RW 10 Kampung Adat Cireundeu Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Selasa 24 April 2018.

Para wakil rakyat itu pun kemudian mendesak Pemkot Cimahi untuk segera bertindak menghentikan aktivitas pengembang di lokasi tersebut dan mengkaji ulang perizinan untuk menyelamatkan ruang terbuka hijau (RTH). 

Sidak Komisi III DPRD Kota Cimahi dihadiri Dedi Kuswandi, Enang Sahri Lukmansah, dan Abdul Mahfuri. Turut dihadiri dinas terkait hingga unsur kelurahan, namun tidak ada satupun pihak pengembang yang menemui, hanya terdapat puluhan pekerja menghentikan aktivitasnya termasuk operasional alat berat karena kedatangan rombongan dewan dan Pemkot Cimahi. 

"Sangat kecewa. Lingkungan bagus tapi dibabat habis. Prihatin dan heran atas pertimbangan dari Pemkot Cimahi langsung memberikan izin proyek tersebut. Pemerintah tak berpihak kepada lingkungan," ujar Enang.

Hal serupa dikatakan Dedi Kuswandi. "Kami melihat langsung ada kesalahan pengembang karena IMB belum ada tapi sudah ada aktivitas. Pemerintah harus menghentikan kegiatan pengembang di lokasi sebelum semua izin terpenuhi," ucapnya.

Tak digubris



Data yang didapat "PR", Izin Prinsip dari Pemkot Cimahi terbit per tanggal 3 Januari 2018 ditandatangani langsung Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna. Hal itu berbeda dengan pernyataan Ajay yang mengklaim tidak tahu dan kaget akan keberadaan proyek tersebut serta akan mengecek soal perizinannya.

"Kami tidak mengerti dasar dikeluarkan Izin Prinsip seperti apa, kan harus komprehensif. Padahal ada kajian ilmiah soal dampak lingkungan tapi tidak digubris, sudah jelas ekosistem bisa terganggu dan yang kena dampaknya langsung ya masyarakat," ucap Dedi.

DPRD Kota Cimahi meminta Pemkot Cimahi menghentikan aktivitas pembangunan perumahan tersebut. "Kita mendesak pemerintah agar mengkaji ulang. Kita minta kegiatan dihentikan dan minta dicabut izin prinsipnya," kata Dedi menegaskan.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dinas Pol PP dsn Damkar Kota Cimahi Rini Taihuttu menyatakan hal serupa. Apalagi, Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 sudah dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi karena pengembang melakukan aktivitas sebelum IMB keluar. "Harus dihentikan dulu, tidak boleh ada kegiatan. Disegel," katanya.***

Bagikan: