Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 29 ° C

Dishub Kota Bandung Adopsi Aturan Derek DKI Jakarta

Muhammad Fikry Mauludy
Parkir Liar.*
Parkir Liar.*

BANDUNG, (PR).- Dinas Perhubungan Kota Bandung akan mengadopsi peraturan tentang teknis penindakan dengan penderekan, penggembokan, juga penggembosan ban yang disertai denda dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan itu untuk segera diterapkan di seputaran Kota Bandung dengan tingkat pelanggaran parkir liar yang masih cukup tinggi.

“Kita akan menambah unit derek lagi. Nantinya biar ada efek jera perlu dikenakan denda seusai perda atau perwal agar masuk kas daerah. Aturannya sedang dibuat, kita akan adopsi dari DKI Jakarta,” ujar Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Kuswara, saat dihubungi, Rabu 4 April 2018.

Sejumlah standar operasional prosedur yang perlu diatur seperti di Jakarta yakni soal penderekan, penggembosan ban, penggembokan, hingga denda yang pantas diberikan bagi pelanggar. Dengan dasar hukum yang jelas, Dishub Kota Bandung bisa menerapkan efek jera bagi pelanggar.

“Nanti produknya kalau tidak perda, ya perwal. Harus ada efek jera. Misalkan pelanggaran parkir Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta, nanti masuk PAD. Makanya Dishub Provinsi DKI Jakarta gencar melakukan penggembokan, penderekan, mereka berani nindak karena ada payung hukumnya,” katanya.

Surat perjanjian



Selama ini, kata dia, Dishub Kota Bandung menindak para pelanggar parkir liar di sejumlah titik. Dalam prosedur saat ini, pelanggar hanya perlu menandatangani perjanjian tidak mengulang perbuatan untuk bisa menebus kendaraannya.

Soal ketersediaan armada, Dishub Kota Bandung masih memerlukan setidaknya 2 truk derek dan 2 truk pengangkut motor untuk melengkapi 2 unit truk derek dan 2 unit truk pengangkut sepeda motor yang sudah dimiliki. Dengan begitu, armada bisa disiagakan untuk menjangkau empat wilayah.

Pada Maret kemarin, terdapat 20 mobil yang digembok, 37 sepeda motor yang diangkut, dan 400 mobil yang ditempeli stiker lekat-kuat berisi peringatan. Sementara itu, ada 20 kendaraan roda empat yang kena angkut truk derek.

Selain penderekan mobil yang berada di area terlarang parkir, dalam prosedurnya Dishub Kota Bandung juga menderek kendaraan yang ditinggal pemiliknya di sejumlah titik di Kota Bandung. Yang paling diutamakan adalah kendaraan yang parkir hingga menghambat lalu lintas sekitarnya.

“Kami banyak mendapat laporan, terutama melalui media sosial seperti Twitter. Setelah berkoordinasi dengan petugas terdekat, kendaraan penderek akan menuju lokasi yang dilaporkan,” ujar Asep.

Bagaimana dengan pelanggar dari daerah lain?



Di pusat kota, kendaraan yang diderek dibawa ke basement Alun-alun Bandung, yang juga merupakan kantor Bidang Penindakan dan Penertiban Transportasi Dishub Kota Bandung. Jika penindakan berada di luar radius kantor yang berlokasi di pusat kota, maka Dishub Kota Bandung akan berkoordinasi dengan aparat kewilayahan.

“Kita akan menghubungi pihak kelurahan, kecamatan, atau polsek sekitar lokasi pelanggaran. Nanti kita minta izin untuk menyimpan kendaraan, khususnya yang tidak diketahui pemiliknya, di kantor kelurahan, kecamatan, atau polsek. Nanti pelanggar mengambilnya di wilayah itu,” tutur Asep.

Permasalahan saat ini Dishub Kota Bandung belum memiliki lahan yang bisa menampung kendaraan pelanggar. Masalah keamanan area penyimpanan kendaraan itu juga harus diperhatikan. “Karena kita tidak punya lahan. Kalau ada pengkandangan harus punya tempat yang aman, karena kalau diambil pemilik kendaraanya harus dalam keadaan utuh. Ke depannya kami akan menyewa lahan sesuai aturan yang ada, ada keamanan, denda per hari masuk PAD, supaya ada efek jera,” ujarnya.

Warga Pasirkoja, Dicky Munandar (43) berharap Dishub Kota Bandung terus menggencarkan penindakan bagi mobil yang parkir liar. “Banyak banget titik macet gara-gara parkir seenaknya. Taksi online yang berhenti seenaknya kayak angkot juga harus ditindak tuh, makin banyak soalnya,” ujarnya.***

Bagikan: