Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Cerah berawan, 21.7 ° C

Premanisme Menyandera Politik Indonesia

Novianti Nurulliah
ANTROPOLOG dari Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Jepang, Okamoto Masaaki menjelaskan temuannya mengenai premanisme yang ada di Indonesia pada acara Anthropology Talks ke-4 tentang Premanisme Politik di Asia Tenggara, Sebuah Kajian Antropologi Politik, yang diadakan Asisiasi Antropologi Indonesia (AAI) dan Agrarian Resources Center (ARC) di aula Pikiran Rakyat Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Senin 26 Maret 2018.*
ANTROPOLOG dari Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Jepang, Okamoto Masaaki menjelaskan temuannya mengenai premanisme yang ada di Indonesia pada acara Anthropology Talks ke-4 tentang Premanisme Politik di Asia Tenggara, Sebuah Kajian Antropologi Politik, yang diadakan Asisiasi Antropologi Indonesia (AAI) dan Agrarian Resources Center (ARC) di aula Pikiran Rakyat Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Senin 26 Maret 2018.*

BANDUNG, (PR).-Asosiasi Antropologi Indonesia Pengurus Daerah Jawa Barat menilai premanisme masih bakal menyandera politik saat ini. Salah satu praktiknya yang masih ada yaitu dalam proses birokrasi antara eksekutif dan legislatif di pemerintahan.  

Ketua AAI Penda Jabar Inang Winarso mengatakan, dalam relasi lembaga egislatif dan eksekutif pada proses persetujuan anggaran dan rancangan undang-undang, jamak terjadi pemalakan oleh lembaga legislatif kepada lembaga eksekutif karena lembaga legislatif berkuasa menetapkan anggaran atau adanya hutang budi lembaga eksekutif pada parpol pendukungnya. 

Dalam birokrasi eksekutif, ada oknum aparat yang mendapatkan keuntungan pribadi dari penyelewangan hukum yang dia lakukan untuk melayani atau menindas kelompok tertentu. 

"Premanisme itu menyandera pemerintahan dan mengalihkan kekuasaan untuk kepentingan sekelompok orang, tidak lagi untuk kepentingan rakyat," ujar dia dalam acara bertajuk Anthropology Talks 4# di kantor Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin 26 Maret 2018.

 

Hadir dalam acara ,itu Profesor Okamoto Masaaki dari CSEAS, Kyoto University dengan moderator Izmy Khumairoh dengan tema Premanisme Politik di Asia Tenggara.

Menurut dia, dalam kajian antropologi, premanisme dalam pemahaman, saat ini pada dasarnya merupakan fungsi sosial yang lahir ketika sekelompok orang di masyarakat menginginkan "lebih banyak sumber daya” di luar haknya. Premanisme menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Aktivitas premanisme juga mengalami perkembangan dari yang awalnya lebih berupa aktivitas sangat lokal semisal pemungutan liar di pasar dengan dalih pajak keamanan hingga menjadi aktivitas yang terjadi dalam level yang lebih tinggi seperti dalam birokrasi pemerintahan, politik, dan bisnis yang tak jarang melibatkan preman. 

"Dari ironi seperti itu, kita memandang pada kondisi kekinian, tentang sistem pilkada langsung yang digadang akan melahirkan pemimpin yang berintegritas dan independen. Adakah harapan untuk lepas dari cengkraman premanisme politik? Ketika para parpol pendukung empat pasang calon kepala daerah dalam Pilkada Jawa Barat tahun 2018 menyatakan bahwa mereka ingin memberikan pemilu yang terbaik untuk rakyat Jabar, bahwa alih-alih oligarki partai, mereka memiiih para calon berdasar hasil survey terhadap kualitas, pengalaman, elektabilitas, dan akses bakal calon terhadap para pemilih karena mereka telah melangkah ke alam demokrasi yang lebih bermartabat," ujar dia. 

Sayangnya, kata dia, pihaknya belum bisa berharap banyak, tatkala dalam debat calon Gubernur Jabar putaran pertama lalu, empat pasang calon tersebut tidak mampu memberikan jawaban yang pasti dan tegas tentang bagaimana mereka menghentikan tuntutan politik balas budi dari lingkaran para pendukung saat mereka mulai menjabat nanti. 

Lebih jauh, premanisme pada dasarnya memiliki empat unsur utama, yakni persaingan, pemerasan, kekerasan, serta perebutan wilayah kekuasaan. 

Dari empat unsur itu ada sebagian yang juga melekat dalam politik. Politik adalah aneka cara dalam meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan sesuai dengan ideologi tertentu. 

Pada dasarnya, kata dia, politik mengandung unsur persaingan dan perebutan kekuasaan. Sebab itu, politik memiliki irisan tak terelakan dari unsur premanisme dan hal itulah yang kemudian menjadi dasar hadirnya premanisme dalam politik.

"Premanisme dalam dunia politik pada dasarnya suatu aturan tidak tertulis yang menjadi rahasia umum. Ada namun tak diakui. Oligarki adalah inti dari aktivitas itu ketika ada lingkaran setan yang membuat pemerasan berkedok politik balas budi menjadi hal umum ketika seorang pejabat terpilih adalah ‘orang terhutang’ terhadap elite partai dan konglomerasi yang membuat dia duduk pada jabatan tersebut.***

Bagikan: