Pikiran Rakyat
USD Jual 14.503,00 Beli 14.405,00 | Umumnya berawan, 23.9 ° C

Terkendala Pembebasan Lahan, Begini Nasib Kereta Cepat Bandung-Jakarta

Hendro Susilo Husodo
kereta cepat.*
kereta cepat.*

NGAMPRAH, (PR).- Penyelesaian pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dipastikan molor dari target, karena terkendala oleh pembebasan lahan. Dua tahun setelah dilakukan peletakan batu pertama pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo, pembebasan lahan untuk jalur kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer baru selesai 56,5 persen.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno meminta maaf karena keterlambatan tersebut. Target awal penyelesaian pada 2019, diakui olehnya, mustahil terkejar. Namun demikian, dia memastikan bahwa pembebasan lahan yang tersisa tidak akan memakan waktu hingga bertahun-tahun.

"Memang sebelumnya 2019, karena kami harapkan di akhir 2016 itu urusan lahan (sudah) bebas. Jadi, kami mohon maaf deh. Ya itulah, dalam semua program-program kami, biarpun kami sudah optimal, sudah bersama-sama, kan tetap saja ada hal kecil ini-itu, yang akhirnya memakan waktu lebih lama," kata Rini, di sela kunjungan proyek kereta cepat di perkebunan Maswati, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Rabu 21 Maret 2018.

Dia menyebutkan, sampai sekarang total lahan yang sudah dibebaskan baru 56,5 persen. Pembebasan lahan, kata dia, sempat tertunda karena penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) secara nasional juga terlambat. Penyebabnya, ada empat dari sembilan kabupaten/kota yang terlambat menetapkan RTRW. 

"Dari sembilan kabupaten/kota, ada empat yang memang tata ruangnya terlambat. Semua baru terselesaikan mungkin Oktober 2017, itu adalah penetapan lokasi dari Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat tidak bisa mengeluarkan penetapan lokasi, sebelum tata ruang terselesaikan," katanya.

Setelah itu, lanjut dia, Kementerian BUMN bahu-membahu bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Walaupun saat ini baru sekitar 56 persen lahan yang terbebaskan, Rini menargetkan semua lahan tuntas dibebaskan pada akhir April 2018.

"Pada dasarnya tinggal penilaian, evaluasi, karena harus musyawarah. Kami programnya itu kan satu area, kemudian diukur ulang benar-benar secara detail, kami nilai, lalu kami duduk musyawarah dengan masyarakat. Masyarakat diberi waktu, ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. (Yang tidak setuju) ini harus kami putar lagi, jadi memang memakan waktunya itu di sana," terangnya. 

Rp 9 Triliun



Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin menambahkan, sekarang ini pembebasan lahan masih berproses di sembilan kabupaten/kota. "Untuk pengukuran, inventarisasi, sudah dinilai. Jadi sekarang kami sedang tahap musyawarah. Jadi, beberapa (pemilik) yang sudah setuju dalam musyawarah, tiga hari kemudian langsung dibayar," imbuhnya. 

Terkait dengan anggaran untuk pembebasan lahan, Rini menyebutkan, secara keseluruhan nilainya mencapai sekitar Rp 9 triliun. Keterlambatan pada proses pembebasan lahan, terang dia, sama sekali tidak berpengaruh terhadap pendanaan untuk pembangunan kereta cepat. 

"Untungnya, begini, waktu itu kami belum dulu menarik uang. Soalnya, kalau kami sudah menarik uang, kami harus membayar bunga. Padahal, konstruksinya terlambat, akhirnya terjadi pembengkakan biaya. Kalau sampai sekarang tidak terjadi pembengkakan biaya," ucapnya.

Namun demikian, Rini mengakui, pendanaan untuk pembangunan kereta cepat memang mengalami peningkatan, dari perhitungan awal sebesar 5,6 miliar dollar AS menjadi 5,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 79,6 triliun (kurs 1 dollar AS = Rp 13.500). Dana tersebut merupakan pinjaman yang berasal dari China Development Bank. 

"Dari awal kan memang sudah naik. Tadinya 5,6 miliar dollar, sekarang menjadi 5,9. Itu memang naik, karena salah satunya itu di sini (Terowongan Walini) sebetulnya. Tadinya di sini enggak dibangun tunnel, tunnel-nya di sebelah sana saja. Sekarang jadi ada dua tunnel, karena setelah dihitung dan dilihat memang lebih baik ada tunnel lagi, lebih cantik dan pemanfaatan lahan juga lebih bagus. Soalnya, ini nanti menjadi kota baru (Walini)," tuturnya. ***

Bagikan: