Pikiran Rakyat
USD Jual 14.353,00 Beli 14.053,00 | Sebagian berawan, 21.6 ° C

MUI Tolak Politik Uang dan Politisasi di Pilkada Serentak 2018

Novianti Nurulliah
PESERTA mengamati pemaparan pemateri saat acara Silaturahmi MUI Dengan DKM Se-Jabar di Hotel Grand Pasundan, Jalan Lingkar Selatan, Kota Bandung, Rabu, 21 Februari 2018. Dalam kegiatan bertema "Menolak Politik Udang dan Politisasi Sara" tersebut bertujuan untuk mewujudkan Jawa Barat kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. *
PESERTA mengamati pemaparan pemateri saat acara Silaturahmi MUI Dengan DKM Se-Jabar di Hotel Grand Pasundan, Jalan Lingkar Selatan, Kota Bandung, Rabu, 21 Februari 2018. Dalam kegiatan bertema "Menolak Politik Udang dan Politisasi Sara" tersebut bertujuan untuk mewujudkan Jawa Barat kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. *

BANDUNG,(PR).- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mendeklarasikan lima poin penting dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018 ini. Hal itu merupakan bagian dari upaya MUI dalam mewujudkan kondusifitas di Jabar.

Deklarasi menjadi rangkaian Silaturahmi MUI dengan DKM Se-Jabar yang mengusung tema menolak politik uang dan politisasi SARA untuk mewujudkan Jabar kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Ballroom Grand Pasundan Hotel, Jalan Peta, Kota Bandung, Rabu, 21 Februari 2018. Selain dihadiri oleh jajaran MUI Jabar, saat itu pun hadir DKM se-Jabar serta salah satu calon gubernur Jabar Tb Hasanuddin.

Pada Deklarasi tersebut MUI mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya, tidak menggencarkan isu SARA dan tidak terlibat dalam politik uang.

Adapun isi deklarasi tersebut:

1. Masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih diimbau untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab demi untuk melahirkan pemimpin yang akan mengemban tugas Amar ma'ruf nahi mungkar. Hindari tindakan tidak memilih atau golput karena tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam proses memilih pemimpin yang diwajibkan dalam agama. 

2. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa jujur judi terpercaya amanah aktif dan aspirasi tabligh mempunyai kemampuan Fathonah dan memperjuangkan kepemimpinan umat Islam serta mempunyai komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI hukumnya adalah wajib Sesuai dengan keputusan Ijtima ulama tahun 2009.

3. MUI Provinsi Jawa Barat dengan tegas menolak praktik politik uang dan yang dilakukan oleh siapapun karena politik uang dapat mencederai demokrasi dan masa depan bangsa politik uang termasuk kategori suap yang memberi dan yang menerima akan masuk neraka. 

4. Demikian pula dengan politik SARA, para calon gubernur kepala daerah harus menghindari politik SARA sebagai amunisi bahan-bahan kampanye karena politisasi SARA berpotensi memecah-belah masyarakat umat dan bangsa terlebih-lebih bila menggunakan tempat ibadah. Janganlah sekali-kali tempat ibadah dijadikan sarana kampanye. 

5. Kampanye hendaknya benar-benar menjadi ajang pendidikan politik yang baik bagi rakyat. Hindari penggunaan media sosial (medsos) secara tidak bertanggung jawab seperti menghujat, saling memfitnah, menghina, menumbuhkan kebencian pada pemerintah kepada para aparat dan lain-lain. Selain akan merusak tatanan kebutuhan bermasyarakat juga berpotensi merusak rasa nasionalisme bangsa Indonesia dan berujung pada kelemahan negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. 

"Deklarasi ini merupakan ikhtiar kami dalam mewujudkan kondisi baik, kondusif hadapi pilgub. Selain ini mengajak sejauh mana partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin nanti," kata dia.

Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan panggilan dari rasa tanggung jawab MUI menciptakan kondisi baik.***

Bagikan: