Pikiran Rakyat
USD Jual 14.210,00 Beli 13.910,00 | Berawan, 20 ° C

Pengolahan Energi Terbarukan dari Sampah Adaptasi 3 Negara

Novianti Nurulliah
WARGA berjalan melintasi tumpukan sampah yang belum diangkut di TPS Pasar Panorama Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu, 14 Januari 2018. Rencananya pemerintah KBB akan membangun tiga tempat pembuangan sampah akhir (TPA) lokal untuk menampung sampah dari beberapa wilayah yang belum terlayani untuk mengurangi pembuangan sampak ke TPA Legok Nangka dan akan berakhirnya operasional TPA Sarimukti pada 2020.*
WARGA berjalan melintasi tumpukan sampah yang belum diangkut di TPS Pasar Panorama Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu, 14 Januari 2018. Rencananya pemerintah KBB akan membangun tiga tempat pembuangan sampah akhir (TPA) lokal untuk menampung sampah dari beberapa wilayah yang belum terlayani untuk mengurangi pembuangan sampak ke TPA Legok Nangka dan akan berakhirnya operasional TPA Sarimukti pada 2020.*

BANDUNG,(PR).- Pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden pengganti  untuk daerah yang melaksanakan percepatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.

Peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar. Sebelumnya peraturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Demikian diungkapkan Menteri Kordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di sela rapat kordinasi penanganan Citarum di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 16 Januari 2018. Menurut dia, ada tambahan wilayah di antaranya Medan dan Bali yang didorong untuk menerapkan sistem pengolahan waste to energy tersebut.

"Formula sudah didapat, ada economic modelnya, variabel, bunga, dan besaran megawatt-nya," ujar dia.

Adaptasi tiga negara



Selain itu, soal penegasan teknologinya yang akan mengadaptasi dari tiga negara‎. Teknologi terbaru yang sudah diterapkan di Jepang, Swedia, dan Tiongkok. Yakni penggabungan pembakaran sampah dan pengolahan sampah menjadi energi sehingga tidak ada  pengotoran lingkungan.

"Kami Targetkan dalam dua pekan ini selesai agar Februari bisa ditetapkan," ucap dia.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan warga untuk membatalkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar.

Selain Walhi, permohonan uji materil itu diajukan 15 orang pemohon perorangan dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), BaliFokus, KruHA, Gita Pertiwi dan Perkumpulan YPBB (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi). Permohonan uji materiil disampaikan pada 18 Juli 2016 dengan nomor register 27/P/HUM/2016. Sementara putusan MA keluar pada 2 November 2016.***

 

Bagikan: