Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Sebagian berawan, 18.8 ° C

Warga Ajukan Gugatan Class Action atas Pembangunan di Punclut, Gubernur Turut Tergugat

Hendro Susilo Husodo

NGAMPRAH, (PR).- Sejumlah warga Desa Pagerwangi mengajukan gugatan class action terhadap PT DAM Utama Sakti. Perusahaan ini dinilai telah melakukan aktivitas pembangunan di kawasan Punclut, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Aparat kewilayahan, termasuk bupati dan gubernur ikut terseret sebagai turut tergugat.

Kuasa hukum warga, R. Abang Nuryasin mengatakan, gugatan itu diajukan warga karena merasa resah dengan aktivitas pembangunan di sekitar Punclut. Selain dinilai terdapat unsur penyerobotan lahan dari para penggarap, aktivitas pembangunan dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak lingkungan.

"Supaya tidak terlalu jauh melakukan kegiatan, makanya, atas kesepakatan warga yang pada 8 Desember 2017 membuat surat kuasa, kami mempelajari dan menginvestigasi. Ternyata memang benar alasannya. Setelah beberapa kali pertemuan, warga meminta perlindungan melalui jalur hukum, dengan class action ini," kata Abang, belum lama ini.

Gugatan class action tersebut diajukan warga melalui Kantor Hukum Adji, Nuryasin dan Rekan, yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor surat 02/Pdt.G/2018/PN-Blb. Dalam waktu dekat ini, diperkirakan gugatan tersebut sudah mulai disidangkan.

Sebagaimana yang disampaikan warga, Abang menjelaskan, pembangunan di sekitar Punclut yang merupakan kawasan Bandung utara. Sehingga, pembangunan dikhawatirkan dapat mengubah atau bahkan merusak lingkungan. Dampak lingkungan itu juga akan berimbas pada wilayah Kota Bandung. Soalnya, terdapat alih fungsi lahan pada daerah resapan air.

Izin dipertanyakan



"Sebelum mengajukan gugatan, warga sudah beberapa kali mengirimkan surat resmi berupa nota keberatan atas kehadiran pihak swasta yang ingin mengubah kawasan Punclut ini. Ya, ada kekhawatiran menimbulkan kerusakan alam di Punclut, yang bisa menjadi permasalahan di Kota Bandung juga," katanya.

Selain menggugat PT DAM, class action juga menyertakan kepala desa, camat, bupati, sampai gubernur sebagai pihak turut tergugat. Pasalnya, izin untuk aktivitas pembangunan di Punclut yang masih menjadi pertanyaan, jika memang sudah dikeluarkan izinnya.

"Apa benar perizinannya, warga tidak pernah mendapat jawaban yang pasti. Jadi, kami juga ingin melihat sejauh mana perizinan tersebut diperoleh, sejauh mana legalitasnya, dan apakah dampak dari pembangunannya sudah mendapat izin dari pemerintah yang berwenang atau belum," katanya.

Dengan adanya gugatan class action ini maka segala bentuk aktivitas pembangunan diharapkan dapat dihentikan dahulu. Penghentian dilakukan sampai keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap. "Walaupun di sini ada kepentingan para penggarap, gugatan ini juga menyangkut kepentingan bersama," ujarnya.***

Bagikan: