Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Sebagian berawan, 18.8 ° C

Buka Jalan Baru di Punclut, PT DAM Sebut Sudah Punya Izin Lokasi

Hendro Susilo Husodo
BELASAN pohon dicabut bersama akarnya di sekitar pembangunan jalan oleh pengembang perumahan di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu, 26 November 2017. Warga sekitar menyayangkan alih fungsi lahan tersebut.*
BELASAN pohon dicabut bersama akarnya di sekitar pembangunan jalan oleh pengembang perumahan di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu, 26 November 2017. Warga sekitar menyayangkan alih fungsi lahan tersebut.*

NGAMPRAH, (PR).- PT DAM Utama Sakti Prima menyatakan telah memiliki izin lokasi seluas sekitar 84,21 hektare untuk pembangunan kawasan wisata terpadu di Punclut, termasuk di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dari luas tersebut, pengembangan kawasan agrowisata untuk tahap pertama meliputi lahan seluas 8 hektare.

"Izin bupati itu keluar pada 2013, dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pemberian izin lokasi itu untuk pembangunan kawasan wisata terpadu Punclut, yang terletak di Pagerwangi, Lembang. Luasnya lebih kurang 850.000 meter persegi," kata Konsultan Perencana PT DAM Hariyanto, Selasa, 28 November 2017.

Menurut dia, pembangunan agrowisata terpadu seluas 8 hektare itu meliputi rencana kerja sama dengan Darul Hikam, sehingga kelak muncul wisata budaya, wisata pertanian, wisata pertamanan, wisata pendidikan, atau wisata religi. Akan tetapi, rencana itu perlu dimatangkan dulu. PT DAM juga perlu membikin master plan dan memenuhi berbagai persyaratan perizinannya.

"Oleh karena itu, sekarang cuma pembukaan jalan dulu. Jalan itu pun juga kan belum dibangun. Kami belum tahu pembangunannya mulai kapan, tapi kami sudah punya amdal lalin dari Polres Cimahi dan Dishub Bandung Barat. Sebelum pembukaan jalan dilakukan di RW 12, sudah ada surat pernyataan dari warga dan penggarap. Jalan itu lebarnya 6 meter, ditambah trotoar di kanan dan kiri jalan masing-masing 1 meter. Panjangnya 300 meter," katanya.

Kuasa hukum PT DAM, Balyan Hasibuan menerangkan, pengembangan agrowisata terpadu oleh kliennya berpatokan pada Surat Keputusan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional yang dikeluarkan pada 1997. Dalam surat itu, dinyatakan pembatalan mengenai pemberian hak milik kepada 943 orang atas tanah seluas 84,21 hektare di pagerwangi dan dua kelurahan di Kota Bandung.

"Di dalam SK itu PT DAM diberi kewajiban untuk membayar ganti rugi yang layak terhadap bekas pemegang sertifikat. Itu sudah dilaksanakan, lalu PT DAM juga melakukan pembayaran ganti rugi terhadap para penggarap. Kemudian muncul adanya keberatan dari beberapa orang yang saya baca di koran, kalau berdasarkan data yang ada, nama-nama yang muncul ini bukanlah asli orang sana (Pagerwangi). Mereka adalah pendatang," kata Hasibuan.

Ikuti aturan



Dia menambahkan, PT DAM juga bersungguh-sungguh melaporkan sejumlah orang yang diduga melakukan jual beli surat garap ke Polres Cimahi. "Soalnya, lahan yang di SK ini terjadi penjualan atas orang yang tidak memiliki hak atas tanah itu tanpa sepengetahuan klien saya. Selaku pemegang SK, izin lokasi, tiba-tiba lahannya diperjualbelikan. Jadi, laporan klien kami bukan laporan main-main. Tentu klien kami berhak meminta perlindungan ke kepolisian," katanya.

Lebih lanjut, Hasibuan mengatakan, rencana pengembangan agrowisata terpadu memang dapat berubah, seperti halnya lahan PT DAM yang berada di Kota Bandung. Pasalnya, dia beralasan, peruntukan tanah setiap waktu dapat berubah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. Namun, dia menegaskan, PT DAM akan mengikuti aturan perizinan.

"Peruntukan tanah 10 tahun lalu dengan sekarang belum tentu sama, semua tergantung pada kebijakan pemerintah dalam menentukan RTRW. Jadi, bisa saja dulu itu buat argowisata, tapi jadi perumahan. Pokoknya, yang ditempuh PT DAM akan mengikuti bentuk perizinan dari pemerintah. Klien saya tidak akan menyimpang," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga yang mengaku penggarap memperotes pembukaan jalan oleh PT DAM. Selain dapat menimbulkan dampak lingkungan, alih fungsi lahan itu pun dinilai sebagai bentuk penyerobotan lahan dari para penggarap. Dengan dalih akan membangun agrowisata, PT DAM dituding bakal membangun perumahan di daerah yang termasuk kawasan Bandung utara itu.***

Bagikan: