Pikiran Rakyat
USD Jual 14.048,00 Beli 14.146,00 | Sebagian berawan, 17.6 ° C

Sosialisasi UMK 2018, Pengusaha Harus Taat

Ririn Nur Febriani
PERWAKILAN buruh dan pengusaha mengikuti acara Sosialisasi Upah Minimum Kota Cimahi tahun 2018 di Aula Gedung B, Kantor Pemerintahan Kota Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Senin 27 November 2017. Perusahaan di KOta Cimahi terancam sanksi jika tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan yang disepakati, yakni mengacu pada PP no 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Sanksi tersebut tercantum jelas dalam Undang-undang (UU) no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
PERWAKILAN buruh dan pengusaha mengikuti acara Sosialisasi Upah Minimum Kota Cimahi tahun 2018 di Aula Gedung B, Kantor Pemerintahan Kota Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Senin 27 November 2017. Perusahaan di KOta Cimahi terancam sanksi jika tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan yang disepakati, yakni mengacu pada PP no 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Sanksi tersebut tercantum jelas dalam Undang-undang (UU) no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

CIMAHI, (PR).- Besaran nilai Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi 2018 segera diberlakukan, digelar sosialisasi besaran UMK di aula gedung B kompleks Pemkot Cimahi Jln. Rd. Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Senin 27 November 2017. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Cimahi mendesak pengusaha melaksanakan pembayaran upah sesuai amanat PP Pengupahan No 78 tahun 2015.

Peserta sosialisasi yaitu perwakilan buruh dari berbagai serikat buruh/serikat pekerja dan perwakilan perusahaan se-Kota Cimahi. Turut dihadirkan narasumber yang membedah persoalan upah.

Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Ristiana Ekawati mengatakan, perusahaan terancam sanksi jika tidak membayar Upah Minimum Kota  (UMK) Cimahi 2018 sesuai besaran yang ditetapkan. Penerapan upah  berlaku mulai Januari 2018, jika perusahaan tidak mengajukan keberatan sebelum diberlakukan dapat dikenai sanksi sesuai Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan keputusan Gubenur Jawa Barat, Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi tahun 2018 mencapai Rp 2.678.028,45. "Pelaksanaannya mulai Januari 2018, harus disosialisasikan ke buruh dan pengusaha sebelum waktu berlaku," ujarnya, Senin (27/11/2017). 

Apabila terdapat perusahaan di Kota Cimahi yang tidak membayar UMK sesuai kesepakatan, maka akan melakukan pembinaan melalui nota pemeriksaan pertama dan kedua. Dalam pasal 186 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), pasal 93 ayat (2), pasal 137  pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

"Kalau tidak membayarkan UMK sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan, jelas pelanggaran. Sanksinya diterapkan sesuai penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan," terangnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cimahi, Supendi Heriyadi, dengan ditetapkannya UMK 2018 pihaknya meminta agar para buruh dan pengusaha mematuhi.

"KHL itu hanya pembanding saja, jadi bukan acuan mutlak. Buruh juga harus mengerti, bahwa PP Nomor 78 tahun 2015 itu produk pemerintah hasil kajian dengan Dewan Pengupahan, jadi kalau pemerintah daerah tidak menerapkan itu, akan ada sanksinya," ujar Supendi.

Penangguhan upah



Terkait kesiapan perusahaan membayar upah buruh pascakenaikan UMK, diprediksi ada satu perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Untuk tahun 2017 ini, pihaknya memprediksi perusahaan yang sama akan mengajukan penangguhan.

"Diprediksi satu perusahaan mengajukan penangguhan upah seperti tahun lalu, tapi sampai saat ini belum ada," jelasnya.

Ditemui di lokasi yang sama, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cimahi, HM. Dedi Mulyadi, mengatakan dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Cimahi, kalangan pengusaha yang diwakili Apindo Kota Cimahi menyatakan setuju mekanisme penetapan upah mengacu PP 78.

"Kami setuju formulasi UMK mengacu PP 78 dengan kenaikan 8,71%. Ya sesuai ketentuan saja. Memang ada pesan dari pemerintah agar perusahaan segera menindaklanjuti UMK, struktur skala upah, dan upah sektoral," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi Dadan Sudiana mengatakan buruh menuntut kenaikan UMK 13,32% sebesar Rp 2,791 juta sesuai hasil penghitungan kenaikan KHL dari tahun lalu. "Yang penting bagi kami tidak pakai formula PP 78," ungkapnya.

Sedangkan, lanjut Dadan, kalangan pengusaha juga tidak konsisten terhadap PP 78. "Struktur skala upah tidak dilaksanakan, upah sektoral juga tidak. Kalau yang menguntungkan bagi perusahaan dijalankan tapi kalau merugikan tidak. Jadinya standar ganda," tuturnya. ***

Bagikan: