Pikiran Rakyat
USD Jual 14.006,00 Beli 14.104,00 | Cerah berawan, 27.4 ° C

Pembukaan Jalan Baru di Punclut, Diprotes Warga

Hendro Susilo Husodo
BELASAN pohon dicabut bersama akarnya di sekitar pembangunan jalan oleh pengembang perumahan di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu, 26 November 2017. Warga sekitar menyayangkan alih fungsi lahan tersebut.*
BELASAN pohon dicabut bersama akarnya di sekitar pembangunan jalan oleh pengembang perumahan di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu, 26 November 2017. Warga sekitar menyayangkan alih fungsi lahan tersebut.*

NGAMPRAH, (PR).- PT DAM Utama Sakti Prima melakukan pembukaan jalan baru pada lahan perkebunan di daerah berbukit, sekitar Punclut, di Kampung Sukasari, RT 1 RW 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang. Selain dapat menimbulkan dampak lingkungan, alih fungsi lahan itu dituding penyerobotan lahan dari para penggarap.

Seorang warga sekitar, Sofian (41) menuturkan, lahan per­kebunan yang dibuka menjadi jalan selebar 10 meter dan sepanjang 300 meter itu ada­lah lahan milik negara. Selama bertahun-tahun, dikelola oleh lebih dari 25 penggarap, termasuk dirinya. Menurut dia, alat berat milik PT DAM mulai meratakan lahan perkebunan sejak Selasa, 21 November 2017 lalu, dengan pengawalan puluhan orang.

”Makanya, para penggarap enggak berani protes. Padahal, di situ banyak tanaman yang berguna buat resapan air. Di situ saya juga menanam pohon alpukat, akasia, beringin karet, dan jabon. Itu semua diruntuhkan di depan saya. Sebagi­an pohon sudah berukuran besar. Bisa dibayangkan, dampak lingkungannya,” kata Sofian, Minggu, 26 November 2017.

Menurut dia, alih fungsi lahan garapan tak mungkin ha­nya untuk membangun jalan buntu sepanjang 300 meter itu saja. Berkaca pada alih fungsi lahan di wilayah Kota Bandung beberapa tahun lalu, dia menduga, akan ada alih fungsi lahan yang lebih masif di Pagerwangi. ”Dulu izin mereka mengacu pada agrowisata terpadu, tapi sampai sekarang bisa dilihat. Yang tumbuh itu beton, bukan pohon,” katanya.

Dia menambahkan, pembu­kaan jalan di lahan yang cukup curam itu tak hanya bisa mengurangi daerah resapan air, tetapi juga berpotensi menimbulkan longsor. ”Ironis, yakni di Kampung Cipicung, warga bisa kena banjir. Padahal, posisinya ada di tempat yang tinggi. Ini kan termasuk KBU,” ujarnya. 

Gugatan publik



Sofian sempat menanyakan izin pembukaan jalan kepada para pekerja proyek. Akan tetapi, para pekerja di lokasi menjawab hanya melaksana­kan tugas. ”Mereka bilang perusahaan sudah sosialisasi, tapi kami sebagai warga penggarap di sini merasa tidak pernah ada komunikasi apapun dengan PT DAM,” katanya.

Warga lainnya, Dedi Herliandi (54) menyatakan, para penggarap menolak negosiasi apapun dengan PT DAM, selama perusahaan itu tak bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang sah. Tanpa sertifikat tanah, kata dia, PT DAM tak memiliki kapasitas untuk bernegosiasi dengan para penggarap. Para penggarap hanya mengakui bahwa tanah tersebut milik negara.

”Herannya, kenapa PT DAM berani melakukan kegiatan di area yang tanahnya belum mutlak milik mereka. Lalu, merusak tanaman milik warga. Terus, izin dari mana mereka dapat melakukan alih fungsi lahan seperti itu? Inilah yang saya pertanyakan,” katanya.

Menurut dia, para penggarap akan melakukan gugatan publik ke Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap du­gaan penyerobotan tanah oleh PT DAM. ”Kalau perlu, aksi pengrusakan lingkungan ini akan kami pidanakan. Soalnya, kami kirim surat ke PT DAM juga enggak pernah ada jawaban,” ucapnya.

Sementara itu, perwakilan dari PT DAM, Hariyanto me­nolak memberikan keterangan. Dia tak mau menerima sambungan telefon, tetapi membalas permintaan konfirmasi melalui pesan singkat. Menurut dia, persoalan pembukaan jalan itu dapat dikonfirmasi ke direksi PT DAM.***

Bagikan: