Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 20.1 ° C

Dana Alokasi Khusus Jawa Barat Tersalurkan Rp 2,36 Triliun

Novianti Nurulliah

BANDUNG,(PR).- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah merilis evaluasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 hingga triwulan ketiga. Di antaranya soal penyerapan DAK Fisik 2017, DAK Fisik Regular dan DAK Penugasan.

Dari pagu alokasi DAK Fisik tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat, Rp 3,23 triliun, telah terealisasi atau yang telah disalurkan sebesar Rp 2,36 triliun atau sebesar 73,236% hingga akhir bulan Oktober 2017 lalu.  Sementara penyerapan sampai dengan berakhirnya triwulan III adalah Rp1,66 triliun atau 70,3%. 

Untuk penyaluran DAK Fisik Reguler, yaitu sebesar Rp 1,21triliun atau 74% dengan penyerapan Rp 887 miliar atau 73,07%. Penyaluran terendah terdapat pada Kabupaten Subang sebesar 57,38% dan Provinsi Jawa Barat sebesar 57,39%.

Untuk DAK Fisik Penugasan penyalurannya baru sebesar 71,93% dari pagu Rp 1,59 triliun dengan penyerapan sebesar 67,38% atau Rp773 miliar. Penyaluran terendah terdapat pada kota Bandung sebesar 30% dengan 

tingkat penyerapan 0%.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid mengatakan, hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap DAK Fisik Pemda lingkup Provinsi Jawa Barat sampai dengan bulan Oktober 2017, menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang bersifat substantif dan teknis.

Untuk permasalahan yang bersifat substantif, lanjut dia, dari 18 kabupaten/kota yang dilaporkan oleh KPPN ditemukan permasalahan pada 9 kabupaten/kota yaitu tidak memenuhi daftar kontrak dan minimal penyerapan sejumlah 18 permasalahan, 3 kabupaten/kota yaitu tidak memenuhi daftar kontrak sejumlah 7 permasalahan, 10 kabupaten/kota yaitu sudah kontrak tidak di-upload sejumlah 184 permasalahan dengan nilai kontrak Rp127,87 miliar.

"Yang bersifat teknis ditemukan pada 2 kabupaten/kota yaitu gagal upload laporan sampai dengan batas waktu sejumlah 32 permasalahan dengan nilai kontrak Rp 4.71 miliar. Total keseluruhan terdapat 250 permasalahan dalam pelaksanaan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran," ujar Yuniar, Minggu  12 November 2017.

Menurut dia, untuk mengkonfirmasi permasalahan-permasalahan tersebut pihaknya telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran DAK Fisik Triwulan I sampai dengan Ill Tahun 2017 dan Persiapan Penyaluran DAK Fisik Triwulan dan DAK Fisik Tambahan Tahun 2017, bersama perwakilan pemerintah Kota dan Kabupaten, pada  Kamis 9 November 2017. Pasalnya, laporan penyaluran dan penyerapan DAK Fisik tersebut ‎belum lengkap dan masih bersifat sementara karena sepuluh kabupaten lagi belum melaporkan.

"Acara ini yang kemudian kami harapkan data tadi yang belum lengkap bisa dilengkapi oleh 10 kabupaten itu. Kira-kira posisi mereka ada di mana. Melalui pertemuan kemarin diharapkan data-data ada, acara kemarin merupakan sarana bagi kita jangan-jangan data kami belum lengkap jadi kegiatan kemarin itu setengah rekonsisliasi juga, kami konfirmasi pada mereka," ujar dia.

Lebih jauh, Yuniar menuturkan, rakor tersebut bermaksud meningkatkan sinergi untuk peningkatan kinerja penyaluran DAK Fisik sekaligus menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.

Sejak dimulai era Kabinet Kerja, alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan total belanja Kementerian/Lembaga. Pada APBN Tahun 2017 alokasi TKDD sebesar Rp 764,9 triliun sementara alokasi kementrian/Lembaga hanya sebesar 763,6 triliun. Hal tersebut sebagai penguatan desentralisasi dan implementasi dari Nawacita ke-3 Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

Yuniar dalam kesempatan itu menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

"Kata “membantu mendanai kegiatan khusus” mempunyai arti bahwa dana pemerintah pusat bukanlah yang utama karena yang utama tetap dana daerah sedangkan kegiatan khusus mempunyai arti kegiatan yang mengutamakan pembangunan Ipangadaan lpeningkatan lrehabilitasi pada sarana dan prasarana fisik dasar masyarakat dengan orientasi umur ekonomis yang panjang, dengan maksud membawa kemanfaatan dalam jangka panjang bagi masyarakat," tutur dia.‎

Sementara itu, Ketua Harian Tim Kehumasan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar Raden Hary Sutrasno menambahkan melalui kegiatan rakor tersebut pihaknya ingin ada optimalisai penyaluran dan pemanfaatan DAK demi Jabar. Pihaknya menggali masalah dan temukan solusinya.

"Kami ingin bantu aloksi dana bisa sebesar-besarnya dimanfaatkan," kata dia.***

Bagikan: