Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 21.6 ° C

LKPD 25 Pemda di Jabar Raih WTP

Yulistyne Kasumaningrum
Kepala KanWil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid, Sekda Jabar Iwa Karniwa, Kepala BPK Jabar Anwar Syifa bersama tiga pemda yang merain opini WTP enam kali berturut, saat Penyerahan Piagam Penghargaan dari Pemerintah RI atas LKPD tahun 2016 dengan Capaiannya Standar Tertinggi, di Bandung, Selasa, 17 Oktober 2017.
Kepala KanWil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid, Sekda Jabar Iwa Karniwa, Kepala BPK Jabar Anwar Syifa bersama tiga pemda yang merain opini WTP enam kali berturut, saat Penyerahan Piagam Penghargaan dari Pemerintah RI atas LKPD tahun 2016 dengan Capaiannya Standar Tertinggi, di Bandung, Selasa, 17 Oktober 2017.

BANDUNG, (PR).- Berbagai upaya perbaikan kualitas dalam tata keuangan dari pemerintah daerah di Jawa Barat menunjukkan hasil. Hal tersebut tercermin dari diraihnya standar tertinggi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 oleh 25 pemerintah daerah di wilayah ini.

Kepala KanWil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid mengatakan setelah dilakukan upaya terus menerus selama satu dasawarsa, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) akhirnya memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar atas aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), telah terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif, kemudian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diungkapkan secara memadai, dan telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku.

Perolehan opini WTP pada LKPP itu patut disyukuri karena seiring dengan peningkatan peringkat jumlah pencapaian opini WTP pada kementerian/lembaga. Dari semula 367 entitas pelaporan pada tahun 2015, menjadi 449 entitas pelaporan pada tahun 2016 atau naik sebesar 13 persen.

"Adanya fakta perbaikan kualitas dan status laporan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut menggambarkan secara umum bahwa pengelolaan keuangan pemerintah telah sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada. Manfaat dan dampak penggunaan uang negara dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga hal ini tentunya akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara," katanya saat Penyerahan Piagam Penghargaan dari Pemerintah RI atas LKPD tahun 2016 dengan Capaiannya Standar Tertinggi, di Bandung, Selasa, 17 Oktober 2017.

Lebih lanjut di Jabar sendirian pada tahun 2016 terdapat 25 dari 28 pemda yang memperoleh opini audit WTP terhadap LKPS. Pemda yang memperoleh tersebut adalah Provinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bekasi, Kab. Karawang., Kab. Punrvakarta, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. lndramayu, Kab. Majalengka, Kab. Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon. Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi dan Kota Banjar.

Sedangkan 3 pemda lainnya, yakni Kab. Subang, Kab. Bandung Barat, dan Kota Bandung pada tahun 2016 masih memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Kendati memperoleh opini WTP Yuniar menegaskan bukan berarti bahwa suatu institusi sudah bebas dari korupsi. Ancaman tindak pidana korupsi harus selalu diwaspadai dan dicegah karena akan sangat mencederai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah selaku pengelola keuangan publik.

"Partisipasi semua pihak baik dari dalam pemerintahan maupun masyarakat luas sangat diperlukan untuk mengawal seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan negara ini, untuk memastikan terwujudnya good governance dan clean goverment," ucapnya.

Dipaparkan terdapat sejumlah pemda Jabar yang telah berapa kali memperoleh opini WTP.

1. Yang telah memperoleh opini WTP 6 kali berturut-turut sejak tahun 2011-2016, adalah Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, dan Kota Banjar.

2. Yang telah memperoleh opini WTP 4 kali berturut-turut sejak tahun 2013-2016, adalah Kab. Ciamis, Kab. Majalengka, dan Kota Cimahi.

3. Yang telah memperoleh opini WTP 3 kali berturut-turut sejak tahun 2014-2016, adalah Kab. Bekasi, Kab. Cianjur, Kab. Kuningan, Kab. Sukabumi, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi.

4. Yang telah memperoleh opini WTP 2 kali berturut-turut sejak tahun 2015-2016, adalah Kab. Bogor, Kab. Cirebon, Kab. Garut, Kab. lndramayu, Kab. Karawang, 

Kab. Purwakarta, dan Kota Bekasi.

5. Yang baru memperoleh opini WTP 1 kali yaitu di tahun 2016 adalah Kab. Bandung, Kab. Pangandaran, Kota Bogor, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmalaya.***

Bagikan: