Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sedikit awan, 20.1 ° C

Yusril Ihza Mahendra Jadi Saksi Ahli Sidang Buni Yani, Penolakan Muncul

Yedi Supriadi
YUSRIL Ihza Mahendra saat menjadi saksi pada sidang lanjutan perkara pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa Buni Yani di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Pemerintah Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa, 12 September 2017. Dalam sidang ke-13 tersebut  Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan keberatan atas kehadiran Yusril, karena dinilai tidak relevan bahwa dia merupakan ahli hukum tata negara, sedangkan perkara Buni Yani adalah ranah hukum pidana.*
YUSRIL Ihza Mahendra saat menjadi saksi pada sidang lanjutan perkara pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa Buni Yani di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Pemerintah Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa, 12 September 2017. Dalam sidang ke-13 tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan keberatan atas kehadiran Yusril, karena dinilai tidak relevan bahwa dia merupakan ahli hukum tata negara, sedangkan perkara Buni Yani adalah ranah hukum pidana.*

BANDUNG, (PR).- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra hadir menjadi saksi ahli meringankan dalam sidang Buni Yani. Kehadiran Yusril dalam sidang ke-13 , kasus pelanggaran Undang-undang ITE tersebut menyedot perhatian pengunjung di tempat digelarnya sidang, Gedung Bapusipda jalan Seram Kota Bandung Jawa Barat, Selasa, 12 September 2017.

Yusril mengatakan, kesaksiannya dalam sidang dengan terdakwa Buni Yani akan membahas sangkaaan dua pasal oleh jaksa penuntut. Jaksa menjerat Buni Yani dengan pasal 32 ayat 1 Undang - Undang ITE dan pasal 28 Undang-undang ITE.

"Jadi hari ini saya datang ke persidangan dalam perkara Buni Yani, diminta untuk memberikan keterangan ahli terhadap dua dakwaan alternatif yang ditujukan kepada terdakwa dan nanti kita lihat di persidangan apa yang ditanyakan," ujar Yusril.

Yusril menambahkan, dalam kesaksiannya, tidak akan ada keberpihakan kepada penasehat hukum dan terdakwa. "Saya hadir kini sebagai ahli dalam posisi netral, objektif, dan memberikan keterangan di bawah sumpah. Jangan dianggap orang memberikan keterangan ahli itu kalau didatangkan oleh penasihat hukum itu memihak penasehat hukum," katanya.

Lanjut Yusril, dia dihadirkan untuk memberikan keterangan atau menerangkan sesuatu yang memunculkan kejelasan pada majelis hakim untuk mengadili perkara dengan adil. "Penerapan pasal 32, jadi kalau orang kemudian mengunggah atau menyebarluaskan sesuatu yang kemudian diubah isinya itu bisa dipidana," katanya.

Yusril ditolak



Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menolak pakar hukum Yusril Ihza Mahendra dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan terdakwa kasus pelanggaran Undang-undang ITE, Buni Yani. Ketua tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Andi M Taufik menyatakan, keahlian Yusril Ihza Mahendra tidak sesuai dengan kasus Buni Yani yang merupakan dalam pidana penggunaan teknologi informasi.

"Jaksa penuntut umum keberatan hubungan IT dengan konstitusi tidak ada relasi, jadi enggak bisa diambil keterangannya," ujar Andi pada sela persidangan di gedung Bapusipda Kota Bandung Jawa Barat, Selasa 12 September 2017.

Sementara itu, ketua tim penasehat hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian menanggapi penolakan tersebut dengan dalih menghadirkan Yusril bertujuan untuk memberi paparan teori hukum yang berkaitan dengan dakwaan jaksa. "Saya mau klarifikasi, beliau ini ahli teori hukum dan konstitusi. Berkaitan dengan teori hukum menjelaskan soal Pasal 28 dan 32 atas dakwaan terhadap terdakwa. Jadi selama ini dikenal ahli konstitusi, beliau juga ahli teori hukum, filsafat hukum, nanti mengeksplore teori-teori hukum atas pasal itu," ujar Aldwin.***

Bagikan: