Pikiran Rakyat
USD Jual 14.007,00 Beli 14.105,00 | Umumnya berawan, 27.3 ° C

DAK Belum Turun, Dinkes Bandung Barat Tunggak Dana Jampersal

Hendro Susilo Husodo

NGAMPRAH, (PR).- Lantaran dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk Jaminan Persalinan (Jampersal) belum cair, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat akhirnya menunggak Rp 764 juta kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (fasilitas kesehatan). Pada tahun ini, alokasi DAK untuk program Jampersal di Bandung Barat berjumlah sekitar Rp 12,7 miliar.

Kepala Dinkes Kabupaten Bandung Barat, Pupu Sari Rohayati mengatakan, program Jampersal ditujukan bagi keluarga miskin yang tidak terlindungi oleh jaminan kesehatan. Di program ini, seluruh biaya persalinan pasien ditanggung oleh pemerintah, baik persalinan normal atau yang memerlukan tindakan. Untuk menunjang program tersebut, tidak kurang dari 15 rumah sakit telah diajak bekerja sama oleh Dinkes, termasuk RS yang berada di daerah perbatasan.

"Buat Jampersal, kami sudah ada MoU dengan RS-RS, termasuk RS yang ada di kabupaten/kota lain yang berdekatan dengan Bandung Barat. Jampersal ini hanya untuk keluarga tidak mampu, yang enggak punya jaminan kesehatan. Kan masih ada, keluarga tak mampu yang belum terdaftar BPJS Kesehatan," kata Pupu di kantornya, Ngamprah, Senin 21 Agustus 2017.

Dia mengatakan, alokasi DAK untuk kegiatan nonfisik yang diterima Dinkes Bandung Barat berjumlah sekitar Rp 25 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 12,7 miliar di antaranya ditujukan untuk Jampersal, sedangkan sisanya untuk biaya operasional kesehatan. "Jadi uangnya memang sudah ada, hanya belum turun dari pusat. Makanya, untuk Jampersal ini belum bisa kami bayarkan," katanya.

Pupu menuturkan, peruntukan dana Jampersal terdiri atas pembiayaan untuk managemen, pelayanan persalinan, ruang tunggu kelahiran, hingga biaya transportasi pasien. Pelayanan persalinan ditentukan berdasarkan kondisi pasien dan bayinya. Para pasien dapat ditempatkan di PPK tingkat I, tingkat II, atau tingkat III.

"Apabila pasien tidak bisa ditangani di PPK tingkat I, di bidan atau PONED, nanti akan dirujuk ke PPK tingkat II, seperti klinik utama atau RS. Kami kan punya tim verifikasi, yang berkoordinasi dengan RS-RS. Jadi, dinas yang mengatur ke mana pasien dirujuk, biar pasien juga enggak diterlantarkan. Dirujuknya itu tergantung dari lokasi pasiennya juga. Kami akan pastikan pasien Jampersal ini mendapat pelayanan yang baik," katanya.

Nilai Jampersal variatif



Koordinator Tim Jampersal Dinkes Bandung Barat, Aah Wastiah menjelaskan, dana Jampersal yang ditanggung itu, kata dia, memiliki nilai yang bervariasi untuk setiap pasien, tergantung dari pelayanan yang diberikan. Dia merincikan, biaya persalinan normal di PPK tingkat I sebesar Rp 600 ribu. Kalau dilakukan tindakan di PONED, tarifnya jadi Rp 750 ribu. Jika pasien perlu dirujuk di PPK tingkat II, dana yang diperlukan ialah Rp 3 juta, belum termasuk perawatan bayinya yang diberi pagu Rp 2,7 juta.

"Buat yang sesar juga berbeda-beda lagi. Untuk sesar ringan tarifnya Rp 5,2 juta, sesar sedang Rp 6,7 juta, dan sesar berat Rp 10,6 juta. Jadi, dana Jampersal untuk setiap pasien itu berbeda-beda, tergantung penanganannya. Nilainya itu dari Rp 600 ribu sampai Rp 10,6 juta, itu belum ditambah bayinya kalau ada gangguan," katanya.

Menurut Aah, biaya persalinan Rp 764 juta yang belum dibayarkan ialah 106 pasien yang ditangani di PPK tingkat I, termasuk 4 pasien yang diberi tindakan. "Kemudian untuk 39 pasien yang ditangani di PPK tingkat II, yang menjalankan persalinan normal dengan tindakan. Kalau bayinya ada 22, yang tidak nangis normal. Yang sesar ringan tidak ada, sesar sedang ada 20 kasus, dan sesar berat 23 kasus. Bulan ini sebetulnya lebih banyak, tapi datanya belum masuk. Itu yang sudah clear administrasinya," katanya. ***

Bagikan: