Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 27.4 ° C

Ratusan Desa di Bandung Barat Menunggak Rastra, Nilainya Mencapai Rp3,2 Miliar

Hendro Susilo Husodo

NGAMPRAH, (PR).- Ratusan desa di Kabupaten Bandung Barat menunggak pembayaran beras sejahtera atau rastra kepada Bulog Cimahi. Nilai tunggakan secara keseluruhan mencapai Rp 3,2 miliar. Hutang rastra di setiap desa nilainya bervariatif. Untuk desa yang punya hutang rastra tiga bulan, maka Bulog Cimahi langsung menghentikan distribusi rastranya.

Koordinator Rastra Wilayah Bandung Barat Bulog Cimahi, Rachmat mengatakan, saat ini distribusi rastra yang terhenti ialah di Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar. Pasalnya, Pemerintah Desa Cangkorah telah menunggak rastra selama tiga bulan, yakni rastra yang dibagikan pada Maret, April, dan Mei. Bahkan, pembagian rastra di Cangkorah sudah berhenti sejak bulan lalu.

"Soalnya, rastra yang dibagikan pada Maret, April, dan Mei itu Cangkorah masih menunggak, jadi rastra buat Juni dan Juli enggak kami kirim. Yang menunggak rastra ini sebetulnya ada banyak, hampir semua desa di Bandung Barat. Angkanya itu Rp 3.214.396.000," kata Rachmat di Ngamprah, Rabu 26 Juli 2017.

Menurut dia, pembayaran rastra semestinya dilakukan tunai oleh pemerintah desa, begitu berasnya didistribusikan ke masing-masing desa. Meskipun begitu, Pemkab Bandung Barat memberikan kebijakan waktu seminggu untuk pembayarannya kepada Bulog, karena pemerintah desa pun perlu menunggu masyarakat membeli rastranya.

Terpaksa dihentikan



"Dari pemerintah pusat juga kan ada kebijakan, jadi untuk rastra ini perlu dilakukan percepatan pendistribusian. Tujuannya biar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan beras murah. Akhirnya, ada double tunggakan juga tetap masih kami kirimkan berasnya. Namun, kalau sudah tiga bulan masih menunggak, kami terpaksa menghentikannya, karena khawatir buat pembayarannya," katanya.

Rachmat mengatakan, Bulog Cimahi telah berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait di Pemkab Bandung Barat. Koordinasi ini supaya persoalan pembayaran rastra bisa lebih baik lagi. "Kami sudah turun bersama-sama dengan pemda untuk mengejar uang rastra ini. Akhirnya, beberapa desa menjanjikan tunggakan rastra untuk Maret, April, dan Mei akan segera dilunasi," katanya.

Dari 165 desa di Bandung Barat, Rachmat menyebutkan, sebanyak 25 desa masih menunggak rastra yang dibagikan pada April lalu. Supaya rastranya bisa dibagikan, ke-25 desa itu harus melunasinya hutangnya, minimal hutang rastra untuk sebulan lebih dulu. Sementara untuk rastra yang dibagikan pada Mei lalu, sebanyak 81 desa masih berhutang.

"Desa yang menunggak hampir semua, tapi tunggakan itu berbeda-beda. Kalau yang Juli, karena belum seminggu dikirimkan, jadi belum dianggap menunggak. Rastra yang Juli itu bari dibagikan 84 ton, per hari kemarin. Itu baru didistribusikan di enam desa, karena mereka sudah bayar tunggakan Mei dan Juni," katanya.

Rachmat berharap, pemerintah desa bisa lebih tertib dalam melakukan pembayaran rastra, sehingga pendistribusiannya pun tidak terganggu. "Setiap tahun, kami juga kan memberikan reward kepada desa yang terbaik dalam mengelola rasrta. Di Desa Sukajaya (Lembang) atau Cihanjuang (Parongpong) itu termasuk bagus, makanya kami kirimkan langsung beras rastra yang Juli, tanpa ada tunggakan rastra yang Juni," katanya.

Penerima manfaat dirugikan



Kepala Bagian Perekonomian Setda Bandung Barat Eriska Handayani membenarkan bahwa banyak desa yang menunggak rastra. Dari data terakhir, tunggakan sampai Juni itu berjumlah sebanyak 128 desa. Nilai tunggakan di setiap desa bervariasi, tetapi ada yang hampir Rp 70 juta.

Guna menghindari ketersendatan distribusi rastra, dia mengaku selalu mengingatkan pemerintah desa. "Dalam setiap kesempatan, pemerintah selalu mengingatkan kepada setiap pemerintah desa, agar selalu tepat waktu membayar rastra. Jangan sampai masyarakat penerima manfaat yang jadi dirugikan," katanya.

Dia mengungkapkan, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah penerima rastra di Bandung Barat. Pada tahun ini, warga KBB yang menjadi penerima manfaat rastra ialah sebanyak 95.599 kepala keluarga. Itu berarti rastra yang didistribusikan per bulan ialah sebanyak 1.433.985 kilogram. "Setiap keluarga penerima manfaat mendapat pagu sebanyak 15 kilogram per bulannya," katanya.

Eriska mengaku, Pemkab Bandung Barat belum sanggup membiayai pembayaran rastra bagi masyarakat, seperti yang terjadi di Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta. Menurut dia, Pemkab Bandung Barat masih memiliki keterbatasan anggaran, karena anggaran yang ditanggung untuk membayar rastra sangatlah besar. "Tentu keinginan untuk menggratiskan rastra itu ada, tetapi itu mesti diimbagi juga dengan kemampuan keuangan daerah," katanya.***

Bagikan: