Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Sebagian berawan, 18.8 ° C

Lemah, Pengendalian Minimarket di KBB

Cecep Wijaya Sari
WARGA melintas di depan minimarket di Jl Gadobangkong, Kec Ngamprah, Kab Bandung Barat, Sabtu (24/8/2013).*
WARGA melintas di depan minimarket di Jl Gadobangkong, Kec Ngamprah, Kab Bandung Barat, Sabtu (24/8/2013).*

NGAMPRAH, (PR).- Pengendalian pertumbuhan minimarket atau toko modern di Kabupaten Bandung Barat oleh pemerintah daerah dinilai masih lemah. Soalnya, hingga kini minimarket terus menjamur meski tidak mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pasar Modern.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi II DPRD KBB Dadang Supardan, Selasa 18 Juli 2017. Menurut catatannya, ada sekitar 300 minimarket di KBB, tetapi hanya 18 di antaranya yang sudah mengantongi Izin Usaha Toko Modern.

“Ini membuktikan pihak eksekutif lemah dalam pengendalian toko modern. Buktinya, minimarket terus menjamur meskipun banyak yang tidak mengantongi izin,” katanya.

Padahal, lanjut dia, dalam Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pasar Modern disebutkan larangan mendirikan minimarket dengan jarak 500 meter dari pasar tradisional. Namun fakta di lapangan, banyak minimarket yang berada di dekat pasar tradisional.

Selain melanggar perda, menurut dia, keberadaan minimarket tak berizin ini dapat merugikan keberadaan warung-warung kecil di sekitarnya. Apalagi, jika jumlah minimarket terus membeludak.

"Peran dewan hanya melakukan pengawasan, selebihnya untuk pengendalian, pembinaan dan penindakan itu ada di SKPD terkait," katanya.

Tak bisa kendalikan



Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KBB, Ade Zakir mengaku tak bisa mengendalikan pertumbuhan minimarket di KBB. Selain karena keterbatasan petugas di lapangan, hal itu juga dibatasi kewenangan dinasnya.

"Kami hanya melayani pelayan perizinan, sedangkan pengendalian, pembinaan, penindakan sampai retribusi masih di dinas terkait,” ujarnya.

Soal pengajuan minimarket, Ade mengakui, terus diterimanya setiap tahun. Namun, dia tak tahu pasti jumlahnya. Dari sekian pengajuan izin minimarket, hanya beberapa di antaranya yang diterbitkan.

Ia mencontohkan, sejak awal tahun ini, ada pengajuan 13 minimarket, tetapi hanya 8 di antaranya  yang sudah melengkapi administrasi. “Sisanya, belum lengkap administrasinya. Kami minta agar dilengkapi dulu untuk kemudian dikeluarkan izinnya. Setiap 5 tahun, izin minimarket juga harus diperbarui,” ujar Ade.

Meski demikian, dia menambahkan, pihaknya tetap berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan KBB serta Dinas Satpol PP KBB untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban minimarket tak berizin.***

Bagikan: