Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 29.7 ° C

Buni Yani Kembali Jalani Persidangan, Permohonan Tanggapi Kembali Jawaban JPU Ditolak Hakim

Yedi Supriadi
TERDAKWA kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Buni Yani saat menjalani sidang lanjutan di di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kota Bandung, Selasa, 4 Juli 2017. Dalam persidangan tersebut keinginan Buni Yani mengenai Tanggapan Kembali Jawaban JPU Ditolak Hakim.*
TERDAKWA kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Buni Yani saat menjalani sidang lanjutan di di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kota Bandung, Selasa, 4 Juli 2017. Dalam persidangan tersebut keinginan Buni Yani mengenai Tanggapan Kembali Jawaban JPU Ditolak Hakim.*

BANDUNG, (PR).- Kasus Buni Yani, kembali disidangkan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, Selasa, 4 Juli 2017. Buni Yani, didakwa kasus ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Buni Yani datang ke persidangan sekitar pukul 09.00 WIB. Ia hadir di persidangan mengenakan kemeja batik coklat dan celana hitam. Sidang kali ini Buni Yani mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap eksepsinya.

JPU Andi Muhammad Taufik mengatakan, terhadap pasal 32 ayat dua yang dianggap muncul tiba-tiba, dijelaskan bahwa hal tersebut tidak melanggar aturan dalam KUHAP. Pasal diterapkan berdasarkan mempelajari dan meneliti berkas.

"Kita mempunyai kewenangan bahwa kita bisa menambah pasal tapi tidak bisa mengurangi. Tidak ada masalah dalam KUHAP. Setelah mempelajari berkas perkara meneliti tenyata bisa ditambahkan pasalnya," ujarnya.

Ia juga mengatakan, terkait kompetensi relatif seperti yang disampaikan terdakwa dalam eksepsi adalah tidak benar. "Menyangkut kompetensi relatif bahwa MA tidak berwenang menurut kita tidak benar," katanya.

Sementara terkait kasus Ahok yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Andi menilai hal tersebut tidak bisa dikaitkan dengan kasus Buni Yani. Sebab dari UU nya pun  berbeda. "Jadi ini harus tetap berjalan," katanya.

Monolak permohonan



Menanggapi tanggapan JPU, Penasehat​ Hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian mengatakan, poin per poin yang disampaikan sangat tidak lengkap dan tidak terurai dengan baik.

"Kita bisa lihat bagaimana hakim juga malah inisiasi untuk memberitahu ada beberapa hal yang sifatnya teknis penulisan tidak cukup sistematis dari JPU," katanya usai persidangan.

Ia pun di persidangan kembali meminta untuk diberikan hak kembali menanggapi jawaban JPU atas tanggapan eksepsinya. Namun Majelis Hakim menolak permohonan tersebut seusai dengan KUHAP.

Sementara itu, Buni Yani menegaskan akan tetap pada pendirian keberatannya. Ia menilai apa sudah dieksepsikan sudah lengkap. Salah satu keberannya ialah tentang penerapan pasal 32 ayat 2 UU ITE.

"Keberatan karena tidak pernah diperiksa. Lalu dikasih tanggapan oleh JPU memang diakui oleh mereka bahwa dakwaan itu dilakukan berdasarkan resume atau intisari dari penyidikan. Nah itu diakui oleh mereka bahwa dakwaan ini berasal dari resume. Alhamdulillah kita dibantu oleh mereka," ujarnya. 

Aldwin sendiri berharap kedepannya putusan sela dari Majelis Hakim dapat mengabulkan eksepsi dari kliennya dan menghentikan proses peradilan tersebut. "Karena banyak hal poin poin tidak terurai dengan cukup baik. Penolakan terhadap eksepsi kami dari JPU tidak bisa diterima," ujarnya.***

Bagikan: