Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Umumnya berawan, 22.8 ° C

Pemprov Jabar Menindaklanjuti Catatan BPK

Novianti Nurulliah
KETUA BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Barat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin 12 Juni 2017.*
KETUA BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Barat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin 12 Juni 2017.*

BANDUNG,(PR).- Pemerintah Provinsi langsung menindaklanjuti catatan BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan 2016. Salah satunya terkait persoalan aset PON/Peparnas 2016. 

Iwa Karniwa mengatakan pihaknya membuat rencana aksi sebagai langkah penyelesaian catatan BPK RI. Di antaranya, PB PON akan membuat laporan keuangan terintegrasi yang kemudian diaudit inspektorat. 

Laporan tersebut setelah selesai diaudit Inspektorat nantinya akan diserahkan oleh PB PON pada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam waktu 60 hari setelah BPK menyampaikan LHP.

"Saat ini perbaikan sudah mulai berjalan, kita optimis perbaikan berjalan dengan baik," ujar ketika ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu, 14 Juni 2017.

Seperti diketahui LHP 2016 berbuah opini WTP dari BPK, namun BPK menemukan beberapa catatan dalam kegiatan organisasi perangkat daerah juga pelaksanaan PON/Peparnas namun tidak mempengaruhi pada opini WTP.

Menurut dia, dari sisi kualitas dan akuntabilitas, laporan Pemprov Jabar makin baik dibanding tahun sebelumnya. Dari laporan juga tergambar bahwa nilai aset yang dimiliki Pemprov sudah mencapai Rp28,8 triliun lebih.

"Raihan opini ini mencerminkan keuangan pemprov sudah menuju ke arah yang benar guna mewujudkan anggaran tepat sasaran," tuturnya.

Selain itu dari sisi ketaatan kualitas dan kuantitas temuan BPK pada 2016 menurun dibanding laporan keuangan sebelumnya. Iwa pun optimistis pada akhir masa jabatan Gubernur Ahmad Heryawan 2018 mendatang, Pemprov akan kembali meraih opini WTP ke tujuh kali.***

Bagikan: