Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 24.2 ° C

Dongeng Target Pajak Kota Bandung Senilai Rp 316 Miliar

Tri Joko Her Riadi
SEORANG warga melintas di sebrang reklame iklan di Jalan Martadinata, Kota Bandung, Rabu 15 Maret 2017.*
SEORANG warga melintas di sebrang reklame iklan di Jalan Martadinata, Kota Bandung, Rabu 15 Maret 2017.*

KETIKA Ema Sumarna dilantik menjadi Kepala Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak), 13 Januari 2016 silam, besaran target pendapatan pajak reklame sudah disepakati oleh Pemkot dan DPRD Kota Bandung. Nilainya tak main-main: Rp 316 miliar!

Dalam sejarah Pemkot Bandung, belum pernah target pajak reklame ditetapkan sebesar itu. Angka Rp 316 miliar sama dengan 17 kali lebih besar dari capaian pendapatan pajak reklame pada tahun 2015, yakni senilai Rp 18,1 miliar.

Akhir cerita untuk target raksasa ini antiklimaks. Di penghujung 2016, Ema dan para anak buahnya "hanya" sanggup mengumpulkan dana pajak reklame sebesar Rp 25,6 miliar. Ada selisih mencapai Rp 290 miliar. Angka ini setara dengan nilai bantuan bagi hampir 200.000 siswa miskin di jenjang SMA/SMK dalam satu tahun.

Priana Wirasaputra, kepala Disyanjak yang digantikan Ema, punya cerita. Besaran target pajak reklame Rp 316 miliar disepakati dalam rapat penyusunan APBD 2016 dengan DPRD Kota Bandung. Rapat berlangsung maraton menjelang berakhirnya tahun anggaran 2015. Angka muncul setelah pada Oktober 2015, keluar kajian potensi pajak dan retrbusi Kota Bandung yang dikerjakan oleh Bappeda Kota Bandung dan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Padjadjaran.

Dalam kajian tersebut, tim peneliti LPPM Unpad memasukkan potensi pajak reklame bersama tujuh mata pajak yang lain, dalam kategori "sangat potensial". Mereka membuat kalkulasi yang menaksir capaian maksimum pendapatan pajak reklame pada 2016 Rp 26 miliar. Untuk hitung-hitungan moderat, besarannya Rp 25,4 miliar. Potensi pajak reklame digadang-gadang sebagai penyumbang signifikan untuk potensi keseluruhan mata pajak senilai Rp 2 triliun, atau Rp 374 miliar lebih banyak dari target total pendapatan pajak pada tahun tersebut.

LPPM Unpad juga menyebut menjamurnya reklame ilegal sebagai salah satu penyebab utama belum optimalnya capaian pendapatan pajak. Mereka merujuk inventarisasi reklame yang dikerjakan BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Bandung. Mereka menemukan 13.289 titik reklame, yang hampir separuh di antaranya ilegal, dengan total nilai pajak Rp 47,1 miliar. "Yang jadi masalah, Disyanjak tidak memiliki wewenang untuk langsung menindaklanjuti reklame-reklame ilegal tersebut," demikian kesimpulan kajian tersebut.

Priana mengaku, sejak awal, ia menyampaikan keberatan atas target pajak Rp 316 miliar yang datang entah dari mana. Angka tersebut bahkan tidak disebut secara spesifik dalam kajian LPPM Unpad. Menurut dia, besaran potensi pajak semestinya ditetapkan lewat sensus, bukan penelitian asal-asalan. Memang dibutuhkan dana besar untuk sensus, tapi itu satu-satunya jalan. "Dewan bersikukuh, mereka berpegang pada penelitian itu. Hak bujeting kan ada di mereka. Jadilah angka itu diketuk (disahkan)," ujar Priana.

Priana tak harus membanting tulang mengejar target fantastis itu. Pada awal tahun 2016, Wali Kota Ridwan Kamil menunjuk Ema Sumarna untuk menggantikannya. Priana enggan menanggapi pemindahannya itu terkait dengan keberatannya atas penetapan besaran target pajak. "Saya ini PNS. Saya siap ditugaskan di mana saja," katanya.

"PR" menemui Ema di ruang kerjanya, di sayap timur Balai Kota Bandung, Kamis 2 Maret 2017 siang. Ia baru saja selesai memimpin rapat monitoring capaian pajak salama dua bulan pertama tahun 2017. Capaian sebagian mata pajak masih belum memenuhi harapannya. Namun, Ema tak kehilangan optimisme. Ia salah seorang pejabat yang setia merawat sikap semacam itu.

OPTIMISME pulalah yang membuat Ema tak terlalu pusing memikirkan beban pendapatan pajak reklame Rp 316 pada 2016. Realisasi Rp 25,6 miliar, atau naik 40% dari capaian tahun sebelumnya, ia nilai sudah realistis.

Ema menyebut salah satu masalah utama pengoptimalan potensi pajak reklame adalah sistem yang tidak memungkinkan pemkot menarik pajak dari ribuan titik reklame liar. Kesimpulannya ini sama persis dengan resume kajian tim peneliti LPPM Unpad.

"Sistem pemungutan pajak reklame kita ini kan berdasarkan izin, bukan berdasarkan tayang. Petugas kami tidak bisa berbuat banyak ketika menemukan titik-titik reklame liar. Meski mereka sudah tayang berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, kami tidak bisa menarik pajaknya," tutur Ema.

Sistem ini berbeda dengan pajak restoran. Sepanjang 2016, Ema dan anak buahnya rajin menyisir restoran dan rumah makan liar di sudut-sudut jalan Kota Bandung. Terhadap restoran yang belum mengantongi izin, petugas pajak bisa menetapkan besaran denda berdasarkan transaksi penjualan yang mereka lakukan sejak awal beroperasi.

Penerapan pungutan pajak reklame berdasarkan tayang, menurut Ema, bakal secara signifikan mengubah kultur penyelenggaraan reklame di Bandung. Pengusaha tidak akan lagi seenaknya memasang umbul-umbul atau membangun billboard karena tahu sanksi yang akan mereka terima paling berat berupa pembongkaran. Bagi mereka, yang terpenting iklan yang mereka tampilkan sudah tayang selama beberapa pekan atau bahkan bulan.

"Kalau sistem pungutannya berdasarkan tayang, bukan izin, saya girang sekali mendapati ribuan reklame ilegal itu. Itu potensi pendapatan semua. Tapi, ini kan urusannya dengan payung hukum. Kita belum punya aturannya. Saya tidak boleh main tarik pajak," ujar Ema.

Ema sadar betul, yang paling realistis dan paling mendasar dilakukan lembaganya, sekarang bernama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), adalah memperkuat basis data potensi pajak. Kajian memberikan gambaran, tetapi belum pernah ada yang melakukan sensus.

Sepanjang Januari-Februari 2017, lebih dari 100 petugas pajak menyusuri pusat-pusat belanja di Kota Bandung. Hasilnya, dari 29 mal, mereka menemukan 4.673 titik reklame berbagai ukuran. Potensi pajaknya ditaksir mencapai Rp 5,3 miliar per tahun. Selama ini, potensi pajak dalam ruangan ini menguap begitu saja. Tak pernah ada petugas yang berinisiatif melakukan pendataan.

Ema tidak peduli program sensusnya ini dinilai jadul, tidak modern, atau tidak canggih. Ia yakin, sensus ini mutlak dilakukan agar pemkot punya data potensi pajak yang realistis. Selama ini, penetapan potensi pajak didasarkan semata pada capaian pendapatan pajak tahun anggaran sebelumnya.

Ema saat ini fokus mematangkan program yang lebih besar: sensus reklame luar ruangan. Ini bakal jadi pekerjaan mahaberat. Menyusuri ribuan jalan di Kota Bandung, lantas mencocokkan titik-titik reklamenya dengan apa yang tercatat di sistem perizinan, bukanlah pekerjaan semudah membalik telapak tangan.

"Pasti butuh tenaga, butuh dana. Tapi masak iya mau dibiarkan tak dikerjakan terus. Pertanyaannya, sampai kapan (dibiarkan)?" ucapnya.

SEKRETARIS Jenderal Perkumpulan Inisiatif, Donny Setiawan, berpendapat bahwa proyeksi potensi pajak reklame yang disampaikan LPPM Unpad semestinya menjadi tantangan bagi Pemkot Bandung untuk membuat skenario pencapaian target pajak. Ia melihat, perumusan skenario selama ini luput dikerjakan sehingga penetapan target pajak semata mengacu pada capaian tahun sebelumnya.

"Sudah jadi rahasia umum di mayoritas pemda, penetapan target pajak selalu dibuat lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, tapi selisihnya disengaja tidak signifikan. Ini cara main aman karena kalau ada kenaikan, posisi pejabatnya kan aman," kata Donny.

Menurut dia, regulasi penyelenggaraan reklame di Kota Bandung memicu kesemrawutan. Tidak adanya kuota titik reklame membuat pengusaha semaunya mengajukan izin. Tak heran, di tiap perempatan jalan, berdiri lima atau tujuh sekaligus reklame ukuran besar. Pemetaan potensi bakal sulit dilakukan secara optimal.

Ketidakjelasan arah regulasi juga memicu pelanggaran-pelanggaran. Munculnya ribuan reklame ilegal, yang menyumbang nol rupiah ke pendapatan asli daerah (PAD), tak lepas dari kondisi semacam ini. Sama seperti dalam proses perizinannya, Donny mendorong pemkot lebih aktif mendorong keterlibatan warga.

"Pemkot bakal selamanya kewalahan kalau mengerjakan semuanya sendiri. Sekarang buka saja semua ke publik, ajak mereka terlibat, termasuk dalam pengawasan," tuturnya.

Pada penghujung tahun 2016, Pemkot dan DPRD Kota Bandung sepakat menerbitkan peraturan daerah baru sebagai revisi atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Ema Sumarna termasuk orang yang tak sabar menunggu peraturan baru itu segera disosialisasikan dan dijabarkan dalam peraturan wali kota (perwal). Ia mengaku punya beberapa poin yang hendak diperjuangkan masuk ke dalam perwal tersebut untuk mengerek capaian pendapatan pajak.

"Prinsip saya, saya kerjakan sebaik-baiknya apa yang bisa saya kerjakan. Perkara di ujung nanti target tercapai atau tidak, ya kita lihat nanti," ujar Ema yang pada tahun anggaran 2017 ini menargetkan pendapatan pajak reklame di atas Rp 100 miliar.

Ema lagi-lagi tak kehilangan optimismenya.***

Bagikan: