Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Cerah berawan, 20.2 ° C

Permukiman Tertimpa Longsor di Cililin Berdiri di Lahan Hutan

Cecep Wijaya Sari
NGAMPRAH, (PR).- Lokasi longsor di Kampung Jati Radio, Desa.Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat yang terjadi pada Jumat, 10 M lalu kini tengah dikaji petugas dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Bandung. Hasil kajian tersebut akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk menentukan perlunya relokasi warga atau tidak.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah KBB Heri Mustika mengungkapkan, pihaknya berharap agar kajian dari Badang Geologi itu selesai pekan ini agar penanganan pascabencana bisa dilakukan secepatnya. Sementara saat ini, petugas dan relawan masih membersihkan puing-puing sisa lognsor secara manual.

“Tahun 2015, pernah ada kajian serupa dari Badan Geologi, tak jauh dari lokasi longsor saat ini. Namun, saat itu hasilnya tidak perlu relokasi. Hasil kajian sekarang belum tahu apakah harus direlokasi atau tidak. Kita tunggu saja hasil dari Badan Geologi nanti,” ujarnya di Ngamprah, Selasa, 14 Maret 2017.

Heri menuturkan, saat ini pun pihaknya tengah melakukan kajian untuk penetapan status tanggap darurat bencana terhadap kejadian longsor itu. Penetapan status itu dipertimbangkan karena hingga kini masih banyak warga yang mengungsi. Data terakhir, ada 235 jiwa dari 69 keluarga yang mengungsi, sementara yang terdampak bencana totalnya 703 jiwa dari 199 keluarga.

Jika status tanggap darurat ditetapkan, lanjut dia, Pemkab akan menggelontorkan dana APBD dari pos Bantuan tak Terduga. Dana itu akan digunakan untuk bantuan logistik bagi para pengungsi, pasokan untuk dapur umum, pembersihan puing-puing longsor, hingga bantuan untuk para relawan.

“Total dana BTT yang akan kami ajukan, yaitu sekitar Rp 500 juta. Itu belum termasuk penggantian kerusakan rumah-rumah warga akibat longsor,” ujarnya.

Untuk mengganti kerusakan, menurut dia, pihaknya bisa mengajukan Bantuan SOsial tidak Terencana kepada bupati. Selanjutnya, bupati bisa meluncurkan bantuan melalui berbagai program, seperti perbaikan rumah tidak layak huni.

Sementara itu, Kepala BPBD KBB Maman Sunjaya mengungkapkan, lokasi permukiman penduduk yang terdampak longsor memang berada di wilayah hutan. Lahan permukiman mereka merupakan tanah adat yang sudah menjadi permukiman warga selama puluhan tahun.

“Memang kalau melihat dari topografinya, daerah itu seharusnya tidak jadi permukiman, tetapi menjadi areal konservasi hutan. Namun, masyarakat di sana sudah mendirikan permukiman sejak lama hingga sekarang,” ujarnya.

Jika harus relokasi, menurut Maman, Pemkab akan mengupayakannya. Namun, dibutuhkan lahan yang cukup representatif untuk membangun permukiman baru. Sementara itu, menurut dia, postur APBD saat ini belum memungkinkan untuk membangun permukiman tersebut.

Solusinya, lanjut dia, Pemkab perlu menata ulang tata ruang di daerah tersebut untuk mencegah longsor. Sementara untuk penanganan darurat, BPBD akan membangun bronjong dan kisdam di sekitar bukit yang longsor.

“Pencegahan jangka panjangnya, harus melibatkan masyarakat agar mereka bersahabat dengan alam, yaitu dengan menjaga lingkungan,” tuturnya.***
Bagikan: