Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Umumnya berawan, 30.1 ° C

Kades Minta Pemerintah Percaya Pada Aparat Desa

Sarnapi
SOREANG,(PR).- Sejak digulirkan dana desa dari APBN dalam tiga tahun terakhir ini, semua pihak mengatakan dana desa rawan dikorupsi kades. Kepala desa memahami hal itu sebagai peringatan, namun meminta agar pemerintah pusat sampai daerah percaya kepada aparat desa dalam mengelola dana desa.

"Jangan terus-terusan desa menjadi sorotan seolah-olah tidak ada ketidakpercayaan kepada para kepala desa. Seolah-olah dana desa prestisius atau wah bahkan semua pihak dikerahkan untuk mengawasi desa," kata Kepala Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Willy Wirasasmita, di kantornya, Jumat, 3 Maret 2017.

Diberitakan sebelumnya, para kepala desa diminta berhati-hati dalam pengelolaan dana desa karena akan langsung diawasi KPK. Hal itu sebagai dampak dari penandatangan rencana aksi pemberantasan korupsi secara terpadu di Kabupaten Bandung yang sudah dilakukan Bupati Bandung, Dadang M. Naser, dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Anang Susanto.

Willy menambahkan, tidak semua kepala desa masuk kategori tidak pintar dalam manajemen apalagi dana desa sudah jelas aturannya. "Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya sudah sangat jelas apalagoi ada pendamping dari pemerintah pusat. Berilah kepercayaan kepada para kepala desa untuk melaksanakannya dengan baik. Toh nanti pasti ada evaluasi," ucapnya.

Dengan adanya evaluasi itu, kata Willy, bisa diketahui persentase desa-desa yang melakukan pelanggaran. "Dana desa relatif masih kecil sebab rata-rata desa di Kabupaten Bandung baru sekitar Rp 2 miliar. Jumlah ini tidak seberapa bila dibandingkan dengan anggaran instansi pemerintah lainnya. Jangan terus-terusan ada pembangunan opini bahwa dana desa rawan dikorupsi kepala desa," tuturnya.

Yang harus dilakukan pemerintah, kata Willy, adalah membangun sinergitas antara pusat dan daerah dalam hal ini pedesaan supaya pembangunan bisa berjalan dengan baik dan tepat serta sesuai target yang hendak dicapai. "Target pemerintah dalam lima tahun dengan adanya dana desa. Itu yang harus jelas dan perlu duduk bersama," katanya.***
Bagikan: