Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Umumnya berawan, 21.9 ° C

Tingkatkan Pemasukan Pajak, Pemkab Bandung Sisir NPWP Perusahaan

Sarnapi
SOREANG,(PR).- Pemkab Bandung akan melakukan penyisiran nomor pokok wajib pajak (NPWP) industri, perdagangan, maupun jasa yang selama ini masih mencantumkan domisili usaha di Kota Bandung. Akibat NPWP dengan domisili Kota Bandung sehingga Pemkab Bandung mendapatkan bagian kecil dari dana bagi hasil pajak.

"Masih banyak industri maupun usaha perdagangan seperti minimarket yang NPWP nya masih mencantumkan domisili Kota Bandung. Padahal, lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten Bandung," kata Bupati Bandung, Dadang M. Naser, selepas peringatan hari ulang tahun Korpri dan Hari Kesehatan Nasional, di Lapangan Upakarti, Soreang, Senin 27 November 2016.

Menurut Dadang, sebagai pengusaha yang membuka perusahaannya di Kabupaten Bandung seharusnya dalam NPWP juga berdomisili di Kabupaten Bandung. Pihaknya meminta kesadaran para pengusaha untuk mengalihkan keterangan domisili perusahaan di NPWP baik di Kota Bandung, Jakarta, maupun wilayah lainnya menjadi Kabupaten Bandung.

Dia membantah apabila pengalihan domisili perusahaan akan membuat pajak ganda sebab hanya mengubah alamat perusahaan dan pencatatan pajaknya. "NPWP perusahaan sebaiknya tercatat di Kantor Pajak Pratama Soreang atau Majalaya bukan wilayah lainnya. Tinggal mengganti domisili perusahaan saja bukan dobel pajak, sedangkan NPWP pengusahanya silakan saja tetap di alamat rumah tinggalnya," katanya.

Bupati juga meminta perusahaan pembangkit listrik panas bumi mengalihkan NPWP para karyawannya menjadi domisili Kabupaten Bandung. "Gaji karyawan pembangkit listrik panas bumi langsung dikirimkan ke Kabupaten Bandung, tetapi Pemkab Bandung tak mendapatkan bagi hasil pajaknya sebab domisili NPWP karyawannya masih di Jakarta," ujarnya.

Pemkab Bandung siap membantu mengalihkan domisili NPWP perusahaan maupun karyawannya. "Dengan NPWP domisili Kabupaten Bandung akan membuat Pemkab Bandung memperoleh dana bagi hasil dari pemungutan pajak dari pemerintah pusat," katanya.***
Bagikan: